Pak Ahok, Superholding Bisa Jamin BUMN Jadi Lebih Baik?

Kepemimpinan puncak Temasek disebut sangat stabil karena tidak sering ganti kepemimpinan. Kepemimpinan Temasek sendiri dipercayakan kepada madam Ho Ching sejak 2004 atau sudah 16 tahun. Madam Ho Ching adalah istri perdana menteri Singapura Lee Hsien Loong. Bahkan sejak Ho Ching masih berstatus menantu Lee Kuan Yew.

"Kestabilan seperti itu yang tidak ada di BUMN Indonesia. Sumbernya, ya, ketidak stabilan politik. Bahkan ada BUMN besar yang dirutnya berganti tiga kali dalam dua tahun. Ada juga direksi baru yang pekerjaannya memperkarakan direksi sebelumnya. Bukan karena idealisme tapi hanya untuk menutupi kelemahannya. Semua itu karena unsur politik lebih dominan di BUMN," ungkapnya.

Pemilihan Direksinya pun berbeda. Jika Temasek disebut murni sesuai profesional, direksi BUMN Indonesia dipilih oleh pemerintah berdasarkan politik.

"CEO BUMN memang ditentukan secara politik. Yakni ditentukan oleh pemerintah. Tapi di Temasek di bawah CEO, semuanya murni profesional. Sampai ke dirut-dirut perusahaan di bawahnya. Apalagi yang di bawahnya lagi. Penentuan CEO-nya pun bukan semata-mata menantu atau istri. Tapi kapasitas yang diakui secara luas," terangnya.

Dahlan pun memuji tingkat transparansi Temasek secara keuangan. Temasek secara teknis-hukum disebut melampaui statusnya sebagai perusahaan karena praktek manajemen dan keterbukaan keuangannya berkelas Internasional.

"Itu berarti auditnya tidak hanya dari lembaga auditor independen Singapura. Temasek juga terbuka untuk diaudit lembaga-lembaga manajemen dan keuangan yang tergabung dalam konvensi internasional itu. Artinya: laporan keuangannya harus dibuka sampai sejauh itu. Demikian juga proses manajemennya -termasuk proses rekrutmen pimpinan perusahaan," tuturnya.

Daripada terlalu jauh meniru seperti Temasek, Dahlan menyarankan agar BUMN Indonesia kurangi campur tangan politik terlebih dahulu. Menurutnya, jika bisa ada 17 holding saja sudah sangat baik. Dengan begitu, Menteri BUMN hanya membina 17 perusahaan, tidak sampai mengurus lebih dari 100 perusahaan seperti selama ini.

"Holding-isasi perlu. Tapi untuk hanya ada satu holding BUMN rasanya masih terlalu jauh. Katakanlah pemerintah kita mampu menyelesaikan pembentukan superholding itu lewat omnibus law. Tapi apakah campur tangan politik bisa hilang? Atau justru akan menjadi seperti Khazanah?," tanyanya.

"Tapi itu pun tidak terlalu penting. Yang penting adalah dibebaskannya dari pengaruh politik tadi. Ini 'dalam' sekali. Menyangkut UU Keuangan Negara -di mana kerugian BUMN merupakan kerugian negara. Juga menyangkut audit. Termasuk bagaimana sebuah perusahaan harus sering berurusan dengan DPR," tambahnya.