Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi anggaran Pilkada tahun 2020, tahun ini sendiri pemerintah akan menambahkan anggaran APBN sebanyak Rp 4,77 triliun untuk melaksanakan pesta demokrasi daerah.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran Pilkada 2020 sendiri totalnya Rp 20,4 triliun, naik dari rencana awal yang cuma disiapkan Rp 15,23 triliun. Hal ini terjadi karena perlunya tambahan dana untuk membiayai anggaran protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan.
"Total anggaran Pilkada yang tadinya sebelum ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun yang awalnya didanai APBD, dengan protokol kesehatan, anggaran bertambah jadi Rp 20,46 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan dari anggaran tersebut Rp 15,23 triliun di antaranya tetap dibiayai APBD, realisasinya hingga awal September menurut Sri Mulyani sudah mencapai 93,2% atau sekitar Rp 14,2 triliun. Masih sisa Rp 1,02 triliun yang belum disetor daerah.
Kemudian untuk dana bantuan APBN sendiri sebanyak Rp 4,77 triliun, sudah dicairkan sebanyak Rp 941,4 miliar. Kemudian saat ini sedang melakukan proses pencairan tahap dua sebesar Rp 2,84 triliun.
Selanjutnya, APBN juga akan dialokasikan membantu anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pilkada 2020, Sri Mulyani menjelaskan untuk anggaran Bawaslu totalnya ada Rp 3,93 triliun, di antaranya dibiayai APBD sebesar Rp 3,46 triliun.
Sisanya Rp 479,9 miliar akan dibiayai APBN. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran ini sudah dicairkan dalam dua tahapan.
"Kemudian untuk Bawaslu Rp 3,93 triliun dari APBD itu Rp 3,46 triliun kemudian tambahan dari APBN ada Rp 474,9 miliar. Dicairkan dalam dua tahapan, satu dicairkan Rp 157,4 miliar, kemudian Rp 237,4 m," papar Sri Mulyani.
Baca juga: APBN hingga Agustus Sudah Tekor Rp 500 T |