Kemenkeu: Omnibus Law Tak Ada Hubungannya dengan Independensi BI

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 25 Sep 2020 13:48 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Ilustrasi Omnibus Law (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law sektor keuangan tidak ada kaitannya dengan independensi Bank Indonesia (BI).

Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pembahasan omnibus law sektor keuangan tujuannya untuk meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional.

"Omnibus law sektor keuangan tidak ada hubungannya dengan yang selama ini dibicarakan RUU BI independensi BI. Completely different. Ini reform yang sudah disiapkan bertahun-tahun sebelumnya," kata Febrio dalam acara Kupas Tuntas Ekonomi dan APBN secara virtual, Jumat (25/9/2020).

Febrio mengatakan, kontribusi sektor keuangan kepada produk domestik bruto (PDB) sebesar 60%. Sementara dana pensiun hanya 5,5% atau belum optimal dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang sudah sekitar 60% dari PDB-nya.

"Jadi omnibus law sektor keuangan tujuannya terutama adalah gimana supaya sektor keuangan makin besar. Istilah teknisnya, pendalaman pasar. Itu luar biasa ketinggalan," katanya.

"Jadi kita harus benerin. Perundang-undangan, aturan main harus dibenerin supaya makin jelas dan teman-teman sektor keuangan bisa bangun instrumen baru bagi teman-teman yang mau nabung," tambahnya.

Dalam bahan paparan BKF, ada tiga alasan mendesak untuk menyiapkan aturan omnibus law sektor keuangan. Pertama, aturan ini dipertimbangkan sebagai solusi dan terobosan penyelesaian regulasi di sektor jasa keuangan.

Kedua, omnibus law sektor keuangan sudah masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional). Ketiga, untuk dapat menyiapkan penyusunan RUU diperlukan naskah yang tersusun untuk dapat segera diselesaikan.

Lebih lanjut Febrio mengungkapkan, kerangka besar sektor keuangan yang dibuat pemerintah melalui omnibus law ini salah satunya memberikan banyak pilihan instrumen keuangan kepada masyarakat.

"Ini mau dibuat satu kerangka besar gimana buat kepastian hukum sektor keuangan tinggi, sehingga membuat tabungan kita dalam negeri makin besar. Supaya orang Indonesia nabung di sini, bukan di luar, sehingga sektor keuangan kita stabil," ungkapnya.

(hek/ara)