Dibayangi Resesi dan PSBB, Pengusaha Mal Ambyar Rp 200 T

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 28 Sep 2020 13:39 WIB
Mal sepi di PSBB hari pertama/Anisa Indraini-detikcom
Foto: Mal sepi di PSBB hari pertama/Anisa Indraini-detikcom
Jakarta -

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah membeberkan dengan dampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terutama di Jakarta yang kembali diperketat dan resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19, para peritel bisa merugi hingga Rp 200 triliun.

"Kalau angka, kami itu setahun sekitar Rp 400 triliun. Kalau pun hanya 50% ya omzetnya turun Rp 200 triliun, ya kerugiannya di situ. Tapi kan biayanya nggak bisa utuh," kata Budi dalam webinar yang bertema Dalam Keterpurukan Penyewa dan Pusat Perbelanjaan Menghadapi Resesi Ekonomi, Senin (28/9/2020).

Menurut Budi, ketika masa transisi PSBB di periode Juni-Agustus 2020, peritel mulai mengais omzetnya karena mal sudah boleh buka meski dibatasi pengunjungnya 50%. Namun, ketika PSBB Jakarta diperketat kembali, para pengusaha kembali pesimistis.

"Di bulan Juni-Agustus kita mulai pengembalian omzet, pencicilan terhadap semua pemasok juga kami menyetor, kami harapkan ke depan bisa jadi lebih baik. Tapi pada bulan 9 di Jakarta yang merupakan 50% kekuatan ekonomi ritel di pusat belanja, harus menghadapi adanya PSBB jilid ketiga, dan itu restoran-restoran tidak bisa dine in. Itu juga berpengaruh sangat besar ke tenant lain, karena tidaklah mungkin orang ke mal tetapi terus tidak ada yang ke kafe. Mereka akhirnya mengurungkan ke malnya," papar Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan hal serupa. Menurutnya, dampak terhadap pengusaha mal saat ini akan lebih berat ketika awal pandemi. Pasalnya, ada ancaman resesi dan PSBB Jakarta yang diperketat kembali.

"Kalau pada saat PSBB pertama itu kan kondisi perekonomian masih belum dinyatakan resesi. Saat ini PSBB ketat plus resesi ekonomi. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya, dan saya rasa kita semua sudah tahu bahwa sejak Maret, berarti sudah 6 bulan lebih kondisi defisit terus, ditambah masuk resesi ekonomi, wah ini situasinya memang sangat berat," tutur Alphonzus.

Ia menuturkan, pemerintah harus memberikan bantuan dengan skema langsung kepada para peritel agar bisa bertahan di tengah keterpurukan ini.

"Pemerintah banyak berikan bantuan, relaksasi dan lain-lain tapi tidak langsung ke ritel. Sekarang peritel dalam keadaan defisit, babak belur. Jadi bantuan pemerintah harus yang efektif langsung pada peritel, karena tidak ada waktu lagi. Kita berlomba dengan waktu, antara resesi dan daya tahan peritel. Bantuan harus yang langsung kena sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh peritel," pungkas Alphonzus.

(ara/ara)