Pengusaha: Klaster yang Timbul di Pusat Perbelanjaan Sangat Kecil

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 28 Sep 2020 17:20 WIB
Sejumlah mal dan pusat perbelanjaan di Jakarta bersiap hadapi new normal. Penerapan protokol kesehatan dilakukan guna cegah penyebaran COVID-19 di ruang publik.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah mengatakan pengusaha ritel sudah berinvestasi cukup besar dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan virus Corona (COVID-19). Mulai dari penyediaan disinfektan rutin, hand sanitizer, alat kesehatan (alkes) untuk pegawai, dan sebagainya.

Ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat lagi PSBB sejak 14 September lalu, pengusaha langsung mendapatkan tekanan yang lebih berat dibandingkan PSBB awal.

"Hippindo sudah sangat konsentrasi untuk mendatangkan traffic ke pusat belanja dengan faktor protokol kesehatan yang sangat kuat, di mana kami sudah menginvestasikan banyak tenaga dan dana agar pemulihan ekonomi nasional dapat kembali terlaksana. Kami sudah bekerja sama juga secara berlapis dengan pusat belanja memastikan konsumen datang ke pusat-pusat belanja agar aman dan sehat, kami sudah banyak lakukan mulai dari supermarket, salon sampai juga toko-toko makanan kami sudah melakukan banyak pengamanan," kata Budi dalam webinar bertajuk Dalam Keterpurukan Penyewa dan Pusat Perbelanjaan Menghadapi Resesi Ekonomi, Senin (28/9/2020).

Selain itu, menurutnya selama PSBB masa transisi Juni-Agustus 2020, penyebaran virus Corona di pusat perbelanjaan sangat minim.

"Dan memang kita buktikan dengan klaster-klaster yang terjadi yang timbul di pusat perbelanjaan itu sangat kecil, tidak yang besar, dan besar harapan kami untuk memulihkan ekonomi dari ritel dulu," tutur Budi.

Menambahkan Budi, Executive Director Retail Service Nielsen Indonesia Yongky Susilo mengatakan agar pemerintah tak hanya mengetatkan protokol kesehatan di mal, tapi juga di permukiman warga, terutama kelas menengah ke bawah agar lebih tertib.

"Operasi enforcement ketat tapi bukan di mal, restoran dan kantor, tapi di jalan, pelosok, dan kota pinggiran. Karena banyak yang tidak mau isolasi mandiri. Lalu juga harus agresif cari OTG (orang tanpa gejala). Kedua, enforcement di tempat penduduk dan umum," urai Yongky.

Menurutnya, masyarakat kelas menengah ke bawah adalah yang paling tidak taat menjalani protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jika tak ditertibkan, dan kasus terus naik maka dikhawatirkan PSBB ketat berlangsung lama, dan pengusaha di mal makin 'tiarap'.

"Dengan begitu PSBB ketat 3-4 minggu selesai. Kalau tidak, grafiknya bakal W terus, bukan U. Tenant setuju enforcement harus ketat. Tapi pengetatan PSBB di pelosok juga harus ketat, karena kelas menengah bawah paling tidak disiplin," tegas Yongky.

Kembali ke Budi, menurutnya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan berbagai pembatasan untuk mal, maka pemerintah juga harus memberikan stimulus pada para pengusaha yang sudah tertekan, bahkan merugi. Stimulus yang diajukan antara lain subsidi 50% gaji pegawai, pembebasan pajak reklame, parkir, dan pajak bumi bangunan (PBB).

"Kami mohon pemerintah bantu dengan langsung. Misalnya di sini kami meminta pembebasan pajak-pajak yg memberatkan situasi pada saat ini supaya kami bisa tidak terlalu besar kewajiban untuk setoran-setoran tersebut," tutur dia.

Dengan begitu, menurutnya pengusaha bisa bertahan, dan pada akhirnya mencegah dampak sosial ekonomi, yakni gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

"Semua (stimulus) pajak-pajak itu kita alokasikan untuk pemulihan ekonomi, sehingga toko-toko itu tetap bisa buka, jangan sampai timbul dan penutupan toko dan PHK," pungkas Budi.

(ara/ara)