BUMN Percetakan Kian Babak belur Usai Gagal 'Menang' Pilkada

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 29 Sep 2020 08:40 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaporkan temuan naskah Ujian Nasional (UN) berbasis kertas yang bocor di Google ke Bareskrim Polri. Bareskrim langsung menggeledah Perum Percetakan Negara yang menjadi salah satu perusahaan yang mencetak soal UN. Direktorat Tindak Pidana Cyber dan Umum Mabes Polri menggeledah kantor Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Jalan Percetakan Negara, Jakarta Timur, Rabu (15/4/2015) malam.
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta -

Dirut Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI) Sigit Y Gunarto mengeluh pihaknya tidak dilibatkan dalam pencetakan surat suara untuk pemilihan umum. Kondisi tersebut dia utarakan kepada Komisi VI DPR RI.

Padahal, menurutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia, seharusnya PNRI yang melakukan pencetakan surat suara. Tapi nyatanya mereka harus ikut tender dan terkadang kalah.

"Saat ini sebenarnya dokumen pemilihan umum seperti surat suara menurut peraturan pemerintah itu seharusnya PNRI, tetapi faktanya kan tidak, faktanya ditenderkan dan PNRI pun ikut tender. Jadi kadang menang kadang tidak," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (28/9/2020).

Dia menjelaskan sudah menyampaikan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal ketentuan dalam PP tersebut.

"Itu sebenarnya yang kemarin kita juga sampaikan ke KPU bahwa kalau sesuai Peraturan Pemerintah seharusnya yang mencetak PNRI, kenapa? karena itu menjadi dokumen yang seharusnya dilindungi," sebutnya.

Dirinya juga menjelaskan pentingnya surat suara dicetak oleh perusahaan negara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Jika ada sengketa pemilihan apapun itu, Pilkada, Pileg, Pilpres dan lain sebagainya, satu, pertama yang menjadi alat bukti pasti surat suara. Jika surat suaranya sendiri sudah tidak dapat diyakini asli dan tidaknya, bagaimana selanjutnya dari proses sengketa itu. Sebenarnya dengan adanya PP ini sudah benar, menunjuk PNRI selaku pencetak dokumen pemilihan umum tersebut," tambah dia.

Kondisi keuangan perusahaan dipaparkan di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "KPU: Jika Pilkada Ditunda Bakal Banyak Masalah yang Muncul"
[Gambas:Video 20detik]