.webp)
Pemerintah telah menambah alokasi subsidi pupuk sekitar Rp 3,1 triliun yang setara lebih dari 1 juta ton kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan subsidi pupuk yang terjadi.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan tambahan alokasi itu menambah stok pupuk subsidi menjadi 8,9 juta ton, dari yang sebelumnya hanya 7,9 juta ton. Sementara yang telah disalurkan mencapai 72%.
"Tambahan subsidi dari pemerintah minggu ini kami memperoleh Rp 3,1 triliun untuk tambahan alokasi subsidi pupuk sekitar hampir 1 juta ton. Jadi total alokasi yang disediakan oleh pemerintah saat ini ad alah 8,9 juta ton dan yang sudah disalurkan adalah 5,9 juta ton atau 72%," kata Bakir dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (1/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bakir memastikan subsidi pupuk akan mulai kembali disalurkan. Kelangkaan sempat terjadi karena terkendala dengan penyaluran yang terhambat karena menunggu persetujuan dari pemerintah untuk penambahan alokasi subsidi pupuk.
"Mengenai pupuk langka ini kami konfirmasikan bahwa gudang kami sudah kami siapkan dengan stok dengan ketentuan pemerintah. Hanya penyalurannya itu kan menunggu dari persetujuan tambahan alokasi dari pemerintah. Alokasi dari pemerintah alhamdulillah sudah disetujui minggu ini, Senin kemarin, sehingga kalau sekarang memang bolanya di kami untuk penyaluran. Sekarang adalah tanggung jawab PT Pupuk untuk menyalurkan," ucapnya.
Dia menegaskan bahwa stok subsidi pupuk ini cukup sampai akhir tahun jika hanya untuk petani yang terdaftar dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Jika masih ada isu kelangkaan, dia menilai itu petani yang tidak memiliki RDKK karena selama COVID-19 jumlah petani bertambah.
"Kalau terhadap RDKK itu (stok pupuk subsidi) cukup. Tapi nanti yang akan ada masalah itu bahwa jumlah petani meningkat, ada petani yang tidak masuk dalam RDKK, itu pasti tidak kebagian pupuk karena memang tidak punya RDKK dan akan menyebarkan isu pupuk langka lagi. Tapi kami menyiapkan pupuk komersial, tapi mungkin petani tidak akan mampu membeli pupuk komersial yang disparitas harganya lebih tinggi," tandasnya.
(zlf/zlf)
