.webp)
Kombinasi pandemi COVID-19 dan kegagalan kesepakatan perdagangan pasca-Brexit dengan Uni Eropa (UE) dapat merugikan Inggris sekitar 134 miliar poundsterling setara Rp 2.500 triliun (kurs Rp 19.199).
Dikutip dari Reuters, Senin (5/10/2020) Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menetapkan 15 Oktober 2020 sebagai tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan perdagangan pasca-Brexit. Setelah itu Inggris bisa meninggalkan keanggotaan informal UE akhir tahun ini.
Firma hukum Inggris Baker & McKenzie mengatakan pandemi COVID-19 akan memangkas PDB Inggris sebesar 2,2% di bawah tingkat yang diantisipasi sebelum pandemi. Sedangkan, kesepakatan perdagangan pasca-Brexit akan memangkas PDB sebesar 3,1% untuk jangka panjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara ekspor barang akan turun 6,3%. Tetapi tanpa kesepakatan perdagangan, biaya Brexit akan meningkat menjadi 3,9% dari PDB untuk jangka panjang.
"Meskipun bisnis mengambil langkah untuk mengimbangi biaya tambahan pasca-Brexit dengan mengkonfigurasi ulang rantai pasokan, penurunan pendapatan ekspor untuk pabrikan Inggris akan sangat besar," kata Baker & McKenzie.
Baker & McKenzie menambahkan kepergian Inggris dari UE akan menelan biaya sangat tinggi. Pemerintah Inggris perlu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kerusakan ekonomi.
Para penentang keluarnya Inggris mengatakan Brexit akan merugikan negara dalam segi uang dan kekuasaan selama beberapa dekade mendatang.
Sedangkan para pendukung mengatakan meskipun akan ada beberapa biaya jangka pendek yang terkuras. Manfaat ekonomi dan politik jangka panjang dapat jauh lebih besar daripada biaya karena Inggris akan bebas untuk membentuk prioritasnya sendiri.
(ara/ara)
