.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya membentuk model bisnis korporasi petani dan nelayan sebagai pilot project. Diharapkan model bisnis itu bisa diduplikasi di wilayah lainnya.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah berencana akan membentuk model bisnis korporasi petani di Demak. Ada sebuah koperasi petani yang rencananya akan dikembangkan menjadi korporasi petani dengan cakupan lahan yang diperluas dari 100 ha menjadi 800 ha.
"Di sana ada koperasi, KSU Citra Kinarya yang sekarang sudah sekitar 100 ha. Mereka juga sudah mulai menjual produknya ada yang ekspor, ada yang ke market dalam negeri termasuk di pasar ritel modern. Nah kami ingin kembangkan mereka dan sepakat kita memang dari 100 ha akan didorong menjadi 800 ha," katanya saat konferensi pers virtual, Selasa (6/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koperasi itu rencananya akan dikembangkan menjadi sebuah perusahaan berbentuk PT. Sehingga koperasi yang ada akan berubah menjadi pabrik beras modern.
"Ini nilai investasi si koperasi akan membentuk PT dan PT-nya akan mendirikan pabrik beras modern, dengan RMI yang modern dengan nilai investasi Rp 40 miliar. 30% ekuitas, Rp 12 miliar diperoleh dari koperasi petani," terangnya.
Selain itu pemerintah juga akan menyiapkan pembentukan korporasi petani untuk produk kelapa sawit di Riau. Diharapkan kedua model bisnis itu bisa diduplikasi nantinya oleh wilayah lain.
Selain pembentukan business model, diperlukan juga pendampingan dari BUMN ataupun swasta besar lainnya. Dengan begitu pembentukan korporasi petani bisa berjalan.
"Saya kira betul yang disampaikan presiden, ini kan kalau pupuk dibagikan ke rakyat, bibit dibagikan ke rakyat, alsintan dibagikan, termasuk lahan diberikan, itu tidak dengan sendirinya rakyat akan sejahtera. Ini yang perlu dibangun adalah business model seperti swasta agar semua resources yang diterima rakyat bisa mensejahterakan," tuturnya.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, model bisnis korporasi petani dan nelayan sejatinya bergantung pada komoditas yang dikelola. Namun yang paling penting pembentukan korporasi petani dan nelayan bisa mencakup seluruh proses bisnis dari hulu sampai hilir.
"Sehingga tentu solusi yang diharapkan presiden, ada integrasi antara off farm dan on farm karena selama ini petani dan nelayan kebanyakan di on farm dan off farm-nya terputus. Ini yang didorong agar nilai tambah ditingkatkan," terangnya.
