Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa 90% masyarakat miskin sudah mendapat setidaknya satu bantuan dari program pemerintah. Demikian menurut hasil survei lembaga independen World Bank terkait efektivitas penanganan COVID-19 di Indonesia.
"Kita meminta tolong ada lembaga independen yang melakukan survei, supaya hasilnya kredibel. Ini salah yang kami kutip ini adalah survei yang dilakukan oleh World Bank," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam webinar FMB9 bertajuk Bertahan dan Banhkit di Masa Pandemi, Selasa (6/10/2020).
"Dari 40% termiskin yang paling bawah (penerima dana PEN), sudah 90% menerima paling tidak satu jenis bantuan," ungkapnya.
Jika tidak mengikutsertakan program diskon listrik, dari 40% rumah tangga miskin penerima bantuan tadi, yang sudah mendapatkan sedikitnya satu bantuan adalah 81%. Jumlah ini meningkat dari survei awal World Bank di bulan Mei 2020 lalu.
Di samping itu, masih ada 17% rumah tangga dari 40% termiskin penerima bantuan yang pendapatannya menurun dan belum mendapat bantuan apapun. Meski begitu, jumlah tersebut masih lebih rendah dibanding awal-awal survei World Bank.
"Waktu itu di ronde pertama (survei World Bank), masih ada sekitar 40% dari yang 40% termiskin ini mengaku belum dapat satu pun bantuan dari pemerintah. Ini menjadi cambuk bagi pemerintah, kita langsung evaluasi dengan segera, dengan cepat," tuturnya.
Dengan hasil survei tersebut, pemerintah terus berupaya mengevaluasi penyaluran dana PEN tadi terutama bagi 40% masyarakat terdampak COVID-19.
"Jadi ini mudah-mudahan terus berlanjut, perbaikan-perbaikan ini sehingga ke depan, program perlinsos ini yang merupakan program paling besar dari PEN kita untuk menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga kehidupan masyarakat termiskin ini mudah-mudahan bisa kita lakukan perbaikannya," ucapnya.
Adapun program perlindungan sosial PEN yang menjadi cakupan survei World Bank adalah PKH, kartu sembako, bantuan sembako Jabodetabek dan BLT non Jabodetabek, BLT dana desa, subsidi listrik, Kartu Prakerja, dan Program Padat Karya.
(ara/ara)
