Membedah Nasib Cuti Hamil dan Haid dalam UU Cipta Kerja

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 08 Okt 2020 12:44 WIB
Para aktivis dan buruh perempuan berunjukrasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10/2016). Mereka  meminta cuti melahirkan diperpanjang menjadi 14 minggu. Aksi tersebut diselingi  pentas teatrikal berupa perempuan hamil berdaster dengan balon udara di perut. Aksi  tersebut berjalan tertib dan tidak menimbulkan kemacetan. Pendemo membubarkan diri setelah selesai menyampaikan aspirasi di depan gedung parlemen.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Ketentuan cuti hamil dan melahirkan, serta cuti haid menjadi simpang siur di kalangan masyarakat setelah disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR RI sendiri sudah menegaskan bahwa hak cuti tersebut masih berlaku sesuai Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 84 UU 13/2003, pekerja yang mengambil cuti hamil dan melahirkan seperti yang tertuang di pasal 82, maupun istirahat panjang seperti yang tertuang di pasal 79 ayat (2) tetap berhak mendapatkan gaji penuh. Dalam UU Cipta Kerja, pasal yang membahas cuti hamil dan melahirkan, serta haid tak dilakukan perubahan.

Namun, yang dikhawatirkan dan menjadi isu liar adalah hak upah atau gaji penuh selama menjalankan cuti, terutama cuti hamil dan melahirkan selama 3 bulan.

"Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar. No work, no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di Omnibus Law tersebut tentang cuti haid dan hamil hilang, karena dibuat untuk tidak bisa dilaksanakan. Jelas aturan ini bertentangan dengan konvensi ILO yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam mengatakan, meski dalam UU Cipta Kerja ketentuan cuti dan hak upah atas cuti tak dicantumkan, namun bukan berarti dihapus.

"Kalau tidak ada ketentuannya bukan berarti tidak ada upahnya. Namanya cuti upah itu sudah pasti ada, kan cuti namanya. Saya bukan membela ini. Kita harus objektif. Kalau sesuatu yang belum jelas jangan ditafsirkan secara sepihak," paparnya kepada detikcom, Kamis (8/10/2020).

Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang tak memberikan penegasan kepada masyarakat sebelum UU Cipta Kerja disahkan untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat.

"Persoalannya itu adalah sudah muncul ketidakpercayaan. Walaupun ketidakpercayaan itu didasarkan kepada informasi yang belum sepenuhnya terkonfirmasi. Nah ini tantangannya jadi berat. Karena pemerintah tidak mengantisipasi sejak awal, permasalahan komunikasi ini tidak diantisipasi sejak awal," jelas Piter.

Selanjutnya
Halaman
1 2