Menaker: Hak Upah Cuti Melahirkan dan Haid Masih Berlaku

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 08 Okt 2020 13:29 WIB
Menaker Ida Fauziyah menyambangi gedung KPK. Kedatangannya itu untuk menyampaikan perkembangan program bantuan subsidi gaji ke lembaga antirasuah tersebut.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan hak upah atas cuti atau istirahat hamil dan melahirkan masih berlaku dalam Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker). Ketentuan itu masih diberlakukan sesuai Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Begitu juga dengan cuti atau istirahat haid atau istirahat seperti yang tertuang dalam pasal 93 ayat (2) poin b dalam UU 13/2003.

"Hak tidak masuk kerja karena sakit akibat haid, istilah di UU 13 tahun 2003 'istirahat' bukan cuti, dan istirahat melahirkan, bukan cuti hamil, serta hak lainnya atas cuti dan istirahat, tetap masih berlaku. Termasuk hak atas upahnya karena menjalankan cuti atau istirahat tersebut, masih berlaku," tegas Ida ketika dihubungi detikcom, Kamis (8/10/2020).

Ida mengatakan, ketentuan hak upah ketika pekerja mengambil istirahat tersebut akan diatur dan dirincikan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Ya memang akan diatur lebih detail di PP," ungkapnya.

Namun, ia kembali menegaskan dalam PP itu pemerintah tak akan mengubah ketentuan baik untuk cuti istirahat hamil dan melahirkan, maupun haid. "Tidak ada perubahan," tegasnya lagi.

Sebelumnya, Anggota Baleg dari fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, ketentuan cuti hamil dan melahirkan, serta cuti haid masih berlaku sesuai UU 13/2003.

"Sejauh yang kami pahami, semua tetap berlaku, dengan paradigma hubungan kerja bercorak kemitraan, bukan belas kasihan. Itu sebabnya lebih sehat dan rasional," kata Hendrawan ketika dihubungi detikcom secara terpisah.

Selanjutnya
Halaman
1 2