Soal Omnibus Law, Sri Mulyani: Tidak Melemahkan Aturan Lingkungan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang akan mendorong investasi dibuat demi memperkuat aturan untuk melindungi lingkungan. Ia menegaskan, UU Cipta Kerja tidak melemahkan aturan lingkungan sama sekali.

"Kami baru saja mengesahkan Omnibus Law untuk investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. UU ini belum pernah ada sebelumnya. Dan ini juga dukungan terhadap agenda pembangunan lingkungan. UU ini memberikan kepastian untuk persyaratan izin lingkungan, dan persyaratan bagi investor untuk melakukan kajian lingkungan. Jadi kita tidak melemahkan, tapi justru menguatkan aturan untuk kajian lingkungan dalam investasi," kata Sri Mulyani dalam 7th OECD Forum on Green Finance Investment secara virtual, Jumat (9/10/2020).

Selain itu, menurut Sri Mulyani UU Cipta Kerja ini memberikan kepastian dalam persyaratan dana rehabilitasi lingkungan bagi para investor. Tujuannya ialah agar para investor tak menyisakan kerusakan lingkungan pada masa berakhirnya kerjasama.

"Kami juga memberikan kepastian atas kebutuhan investor untuk membentuk dana rehabilitasi lingkungan. Ini akan mempermudah karena Indonesia memiliki banyak kebijakan di sektor pertambangan yang harus diakumulasi investor untuk mengumpulkan dana rehabilitasi. Sehingga di masa akhir investasi, mereka tidak akan merusak lingkungan," urai dia.

Selain melalui UU baru itu, menurutnya pemerintah terus berupaya mendukung gerakan melindungi lingkungan dan mencegah perubahan iklim. Misalnya saja menerbitkan green bond atau obligasi berwawasan lingkungan.

Terakhir, menurutnya pemerintah sudah menggunakan segala instrumen perpajakan untuk dunia usaha dan juga pemerintah daerah (Pemda) untuk mengawal isu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

"Kami akan terus menggunakan kebijakan fiskal kami, agar kami dapat terus mendukung agenda perlindungan lingkungan dan perubahan iklim. Salah satunya termasuk dan memberi insentif kepada pemerintah daerah. Karena Indonesia adalah negara besar, 34 provinsi. Banyak dari mereka memiliki hutan tropis, jadi kami menggunakan transfer fiskal kepada pemerintah daerah agar mereka peduli dengan hutannya serta di bidang lain yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon," tutup Sri Mulyani.