Pembelaan Kemenkeu soal Utang Luar Negeri RI Terbesar di Dunia

Pembelaan Kemenkeu soal Utang Luar Negeri RI Terbesar di Dunia

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 14 Okt 2020 19:45 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati pastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III-2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan pendapatan rendah-menengah yang memiliki utang luar negeri (ULN) terbesar di dunia. Daftar itu tertuang dalam laporan International Debt Statistics (IDS) 2021 atau Statistik Utang Internasional yang dirilis oleh Bank Dunia alias World Bank (WB).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) klaim utang luar negeri (ULN) Indonesia masih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang masuk dalam G-20.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Rahayu Puspasari mengatakan laporan ini berisi data dan analisis posisi utang negara di dunia di mana dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan ULN terbesar, termasuk Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Laporan perbandingan yang dimaksud tidak menyertakan negara-negara maju melainkan negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah, sehingga terlihat bahwa posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar," kata Puspa seperti yang dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu, Rabu (14/10/2020).

Di samping itu, Puspa mengatakan struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8% dari total ULN. Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur (akuntabel).

ADVERTISEMENT

Pada paparan perbandingan tersebut, dikatakan Puspa terlihat bahwa utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16.

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang LN Indonesia (SULNI), utang LN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan Swasta. Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar US$ 199,88 miliar atau hanya 49% dari total ULN Indonesia.

Perlu diketahui bahwa data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut. Pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN Pemerintah, namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta.

Lebih lanjut Puspa mengungkapkan, pemerintah terus berkoordinasi, dalam hal ini dengan Bank Indonesia (BI) untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Sementara untuk utang pemerintah, Mantan Bos LMAN ini mengatakan rasio utang pemerintah tanpa BUMN dan swasta relatif rendah, yakni 29,8% di Desember 2019.

"Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media kemarin, sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50%, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya," ujar dia.

Berdasarkan data APBN KiTa, jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp 5.594,93 triliun per Agustus 2020. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah tercatat sebesar 34,53% terhadap PDB.

Total utang pemerintah yang mencapai Rp 5.594,93 triliun ini terdiri dari pinjaman sebesar Rp 849,45 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.745,48 triliun.


Hide Ads