Pasal UU Cipta Kerja yang Untungkan Buruh Menurut Hotman Paris

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 16 Okt 2020 05:31 WIB
Hotman Paris usai diperiksa di Polda Metro Jaya
Foto: Hotman Paris usai diperiksa di Polda Metro Jaya (Samsuduha)
Jakarta -

UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang ditolak berbagai pihak termasuk buruh karena dianggap merugikan kaum pekerja dipandang berbeda oleh Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Lewat sebuah video di akun Instagram resminya, @hotmanparisofficial, dia mengungkapkan ada pasal yang menyebutkan apabila pemberi kerja tidak membayarkan pesangon sesuai ketentuan maka bisa dipidana.

"Kabar bagus untuk pekerja dan buruh, saya baru membaca draf Cipta Kerja Omnibus Law. Di sini ada pasal yang sebutkan apabila majikan tidak bayar uang pesangon sesuai ketentuan UU ini, akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan," ungkap Hotman melalui akun Instagramnya, dilihat detikcom, Kamis (15/10/2020).

Hotman juga menjelaskan ancaman pidana yang diberikan kepada pemberi kerja yang enggan membayar pesangon adalah maksimal 4 tahun penjara. Dengan begitu dia yakin pemberi kerja akan segera membayarkan pesangonnya.

"Pasti majikan kalau di-LP, kalau dibuat laporan kepolisian mengenai uang pesangon bakal buru-buru membayar uang pesangon. Ini merupakan sesuatu langkah bagus yang untungkan pekerja dan para buruh," ujar Hotman.

Tidak seperti selama ini, dalam konflik pembayaran pesangon harus ditempuh jalur pengadilan perburuhan. Cairnya pesangon pun membutuhkan waktu yang lama.

"Selama ini berbulan-bulan tuntut uang pesangon melalui pengadilan perburuhan, tapi dengan satu laporan polisi kemungkinan uang pesangon Anda akan dapat. Selamat untuk para buruh," kata Hotman.

Seperti apa pasal yang dimaksud Hotman Paris? Penelusuran detikcom di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2