Soal UU Cipta Kerja, Moeldoko: Banyak Tokoh Belum Paham Isi Keburu Nolak

Soraya Novika - detikFinance
Sabtu, 17 Okt 2020 15:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka musyawarah nasional IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). Jokowi cerita minum jamu 3 kali sehari karena ada wabah virus Corona.
Kepala Staf Kepresidenan/Foto: Andhika Prasetia
Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat suara terkait aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law). Ia mengimbau semua pihak untuk mempelajari dan memahami dulu maksud dan tujuan dari diciptakannya UU tersebut. Sebelum mengajukan penolakan terhadap substansi hukum tersebut.

"Sekali saja! Jadi jangan buru buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini," ujar Moeldoko dalam teks wawancara bersama Staf Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden RI yang diterima detikcom, Sabtu (17/10/2020).

Ia membantah anggapan yang menyebut UU ini merugikan para pekerja. Sebaliknya, UU ini diciptakan justru untuk membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja dan memperkuat jaminan pendapatan buat para pekerja.

"Banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting," katanya.

"Coba bayangkan, sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Prakerja. Betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini," sambungnya.

Selain itu, UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mempermudah izin buat para pelaku UMKM dan koperasi. Selama ini, katanya masalah perizinan selalu jadi hambatan terbesar bagi para pelaku UMKM yang membuat mereka lambat berkembang.

"Melalui UU Cipta Kerja ini, membuka kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja," tambahnya.

Moeldoko menambahkan, tujuan penting lainnya dari UUCK ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

"Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan birokrasi yang lamban, berbelit, menyebalkan, belum lagi banyak regulasi yang tumpang-tindih. Ini membuat tidak adanya kepastian bagi siapapun, termasuk investor. Peringkat kompetitif (Competitiveness indeks) Indonesia ada dibawah Malaysia dan Thailand. Saya tangkap mungkin Presiden malu melihat kondisi ini. Presiden ingin Indonesia bisa maju dalam kompetisi global," tuturnya.

Moeldoko berharap semua pihak bisa bersatu mendukung UU ini. Ia memastikan UU satu ini tidak dibuat untuk menyingkirkan pemikiran tertentu melainkan untuk merangkul seluruh pihak agar merasakan kemajuan yang sejajar.

"Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan. Mereka menyampaikan keberatan isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep sebelum disahkan. UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu," imbuhnya.

(hns/hns)