Dear Pak Jokowi, Ini Sederet Pesan Buruh soal UU Cipta Kerja

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 17 Okt 2020 13:15 WIB
Presiden Jokowi buka-bukaan soal UU Cipta Kerja.
Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober 2020.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat meminta Presiden Jokowi menggunakan kebijaksanaan politik untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja," katanya seperti yang dikutip detikcom, Jakarta, Sabtu (17/10/2020).

Mirah menilai banyak hal yang bisa dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk membatalkan aturan sapu jagad ini. Antara lain, dikatakan Mirah adalah proses legislasi yang telah memicu kontroversi dan kritik dari banyak elemen masyarakat.

"Baik terkait prosesnya yang minim partisipasi publik dan tidak melibatkan unsur tripartit sejak awal penyusunan, maupun isinya yang hanya menguntungkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat," ujarnya.

Selanjutnya, kata Mirah, terjadi penolakan baik saat masih RUU maupun setelah pengesahan UU Cipta Kerja. Penolakan datang dari banyak kalangan.

"Seluruhnya secara umum menilai bahwa UU Cipta Kerja hanya mementingkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat," katanya.

Presiden Jokowi juga bisa mempertimbangkan mengenai proses pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan secara terburu-buru dan dipaksakan. Bahkan ketika pengesahan, anggota DPR tidak menerima naskah UU Cipta Kerja yang disahkan.

Selanjutnya, proses penyusunan dan pengesahan UU Cipta Kerja, termasuk berbagai penolakan dari masyarakat, telah menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan serikat pekerja internasional sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi.

"Beberapa catatan di atas, tentunya harus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, agar upaya pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi dapat menjadi lebih prioritas," katanya.

Tidak hanya itu, Mirah mengatakan pemerintah harus memastikan undang-undang di masa depan tidak mengurangi hak dan manfaat yang telah ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 serta standar ketenagakerjaan internasional.

Menurut dia, pemerintah sebagai representasi negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai amanat UUD 1945.

Langsung klik halaman selanjutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2