.webp)
Pemerintah bakal membentuk lembaga pengelola investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Hal itu sebagaimana diamanatkan melalui Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, lembaga tersebut akan beroperasi mulai Januari 2021.
"Akan segera kita launching yang ada di dalam omnibus law adalah pendirian daripada ada Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund dari Indonesia, diharapkan bisa mulai beroperasi di bulan Januari nanti," kata dia dalam Capital Market Summit & Expo 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (20/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip UU Ciptaker versi 812 halaman, pada Pasal 165 dijelaskan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.Organ Lembaga Pengelola Investasi terdiri atas dewan pengawas dan dewan direktur. Dewan pengawas terdiri dari menteri dan unsur profesional yang diangkat oleh Presiden.
Untuk membantu dewan pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dewan pengawas dapat membentuk komite. Lalu untuk posisi dewan direktur ini juga diangkat oleh dewan pengawas. Mereka berasal dari unsur profesional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah akan menyiapkan modal awal sekitar Rp 75 triliun atau setara US$ 5 billion untuk membentuk LPI atau SWF.
Dengan modal awal sebesar itu, Sri Mulyani mengatakan LPI akan mampu menarik atau mengelola investasi yang masuk tanah air sekitar Rp 225 triliun atau tiga kali lipat dari modal awal.
"Dengan ekuitas tersebut, kita berharap bisa narik dana investasi 3 kali lipat sekitar Rp 225 triliun atau 15 billion US$," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (7/10/2020).
