Setahun Jokowi-Ma'ruf: Apa Kabar Jembatan Udara dan Tol Laut?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 20 Okt 2020 12:50 WIB
Presiden Jokowi didampingi Wapres Maruf Amin menggelar rapat terbatas membahas soal pemindahan Ibu Kota baru.
Jokowi-Ma'ruf/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin telah setahun. Setahun Jokowi-Ma'ruf, pemerintah mengklaim telah berusaha maksimal untuk menekan disparitas harga di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Salah satunya dilakukan dengan penyediaan fasilitas yang menunjang konektivitas, yaitu infrastruktur jembatan udara. Fasilitas ini merupakan pengadaan pesawat orang dan barang untuk menghubungkan daerah-daerah yang sulit diakses.

Dalam Laporan Tahunan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf tahun 2020 yang diterbitkan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Selasa (20/10/2020), fasilitas jembatan udara diklaim mampu menekan harga rata-rata dari 5 bahan pokok utama sebanyak 44,85% di daerah yang sulit diakses.

"Pemerintah terus mengupayakan kemudahan akses dengan membangun jembatan udara. Upaya ini akan menurunkan jurang perbedaan atau disparitas harga barang sehingga perekonomian berangsur tumbuh," tulis Laporan Tahunan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf 2020.

Selain jembatan udara, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga mengandalkan program Tol Laut dalam menyambung konektivitas dan memangkas disparitas harga. Program ini mulai dijalankan sejak Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden.

Hingga kini, dalam Laporan Tahunan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf 2020, Tol Laut sudah memiliki 20 trayek yang menghubungkan banyak daerah yang sulit diakses. Di tahun 2019, program Tol Laut mengangkut muatan sebanyak 245.378 ton.

"Program tol laut sekelas backbone juga sudah digarap sejak 2015. Tol laut ini dapat digunakan kapal berkapasitas besar demi menekan disparitas harga barang antara Pulau Jawa dan daerah terluar, terisolir, dan tertinggal," tulis Laporan Tahunan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf 2020.

Pemerintah mengatakan akan terus melakukan penyediaan infrastruktur konektivitas, khususnya ke daerah yang masih sulit diakses. Pasalnya, biaya logistik Indonesia hingga kini masih tertinggi di Asia Tenggara, jumlahnya mencapai 23,5% dari PDB.

"Pekerjaan rumah yang tersisa kini tinggal menurunkan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5% dari PDB. Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Biaya logistik ini harus dipangkas," tulis Laporan Tahunan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf 2020.

(ara/ara)