.webp)
Cukai hasil tembakau (CHT) dikabarkan naik tahun depan. Beredar kabar, cukai rokok ini naik 17%, ada juga yang menyebut cukai naik 19%.
Wacana tarif cukai yang tinggi ini menjadi sorotan, terlebih Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, dalam kebijakan tarif ada sejumlah pertimbangan seperti tenaga kerja, pengendalian dan penerimaan. Hal itu menimbulkan tarik-menarik kepentingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, tahun depan kemungkinan besar Indonesia masuk dalam masa pemulihan (recovery) ekonomi. Ekonomi bakal merangkak berjalan normal.
Menurutnya, kenaikan tarif cukai lebih condong ke aspek pengendalian dan mengorbankan aspek penerimaan negara dan ketenagakerjaan. Ia juga bilang, kenaikan tersebut tak tepat dilakukan di tengah masa pemulihan.
"Tentunya, saat recovery kebijakan ini tak tepat, mencari kerja saja masih sulit. Ini kok malah mengeluarkan kebijakan yang akan banyak mengorbankan lapangan pekerjaan?" katanya kepada detikcom, Rabu (21/10/2020).
Menurutnya, penerimaan negara juga akan jebol. Sebab, industri saat ini sedang terpukul. Menurutnya, jika industri sedang terpukul maka penerimaan negara juga akan turun.
"Padahal kondisi keuangan kita lagi butuh-butuhnya penerimaan negara. Cukai ini kontribusinya besar loh. Bahkan menjadi solusi penerimaan ketika kinerja pajak lesu," ujarnya.
"Maksimal, kenaikan tarif harus sesuai pertumbuhan alaminya (pertumbuhan ekonomi dan inflasi), kisaran 10% agar bisa recover dulu lah," sambungnya.
Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan, kebijakan CHT harus memperhatikan 3 hal. Sebutnya, pengendalian konsumsi, kestabilan usaha dan tenaga kerja, serta penerimaan.
Menurutnya, dengan mempertimbangkan hal itu kenaikan tarif sekitar 10 hingga 12% akan lebih tepat.
"Dengan mempertimbangkan ketiganya, kenaikan tarif yang berada di kisaran 10-12% agaknya akan jauh lebih tepat. Dengan demikian, masih menjaga kestabilan usaha, tetap mengendalikan konsumsi rokok, serta menambah pemasukan bagi negara," jelasnya.
(acd/zlf)
