3 Fakta RI Tolak Permintaan AS Daratkan Pesawat Militer

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 21 Okt 2020 19:30 WIB
Pesawat tempur tercanggih milik US Navy atau Angkatan Laut Amerika Serikat, P-8A Poseidon (P-8A) berkeliling menjelajah Laut Jawa. Pihaknya ingin memastikan latihan militer kerja sama AS dan Indonesia berjalan aman.
Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Jakarta -

Pemerintah Indonesia dikabarkan menolak proposal Amerika Serikat (AS) untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim AS P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar. Hal itu diungkapkan oleh empat pejabat senior yang tahu megenai masalah tersebut.

Berikut fakta-fakta mengenai penolakan permintaan AS:

1. AS Lakukan Pendekatan

Mengutip Reuters, Selasa (20/10/2020), pejabat AS telah melakukan beberapa pendekatan 'high level' pada Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan menteri luar negeri sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak permintaan tersebut.

2. Alasan RI Tolak AS

Para pejabat mengungkap, meningkatnya persaingan AS dan China untuk mendapat pengaruh di Asia Tenggara mengejutkan pemerintah Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang netral sejak lama. Indonesia tak pernah mengizinkan militer asing beroperasi.

Sementara, P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai US$ 3 triliun setiap tahun.

3. Indonesia Tak Ingin Memihak

Dalam laporan itu disebutkan, Indonesia bukan penuntut resmi jalur strategis ini, tapi menganggap sebagian Laut China Selatan sebagai milik Indonesia. Indonesia secara teratur mengusir kapal penjaga pantai dan nelayan China dari daerah yang diklaim Beijing memiliki sejarah.

Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang berkembang dengan China. Indonesia tidak ingin memihak dalam konflik dan khawatir dengan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut.

"Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini," kata Retno dalam sebuah wawancara di awal September.

(acd/dna)