Pemprov Jateng Beberkan Tak Pernah PSBB, Apa yang Dilakukan?

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 23 Okt 2020 18:46 WIB
Petugas memeriksa penumpang di dalam kendaraan yang melintas di Posko Check Point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/4/2020). PSBB diterapkan di Padang dan kabupaten/ kota lain di provinsi itu mulai Rabu (22/4/2020) hingga 5 Mei 2020 untuk menghentikan penyebaran COVID-19, diantaranya dengan membatasi aktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker serta pembatasan jumlah penumpang kendaraan roda empat dan roda dua.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Jakarta -

Jawa Tengah (Jateng) disebut belum pernah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan pandemi virus Corona (COVID-19). Hal itu tentu berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain, terutama DKI Jakarta.

Penanggung Jawab Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Heru Setiadi mengaku daerahnya belum pernah menerapkan PSBB sejak Corona masuk ke Indonesia hingga saat ini. Semarang lebih memilih untuk menggunakan istilah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

"Di Jawa Tengah jujur belum pernah PSBB karena Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) waktu itu sempat berkomunikasi dengan para Bupati, Wali Kota, diterapkannya kalau di Semarang tuh PKM," katanya dalam webinar Pembahasan Proyeksi Kasus COVID-19 & Evaluasi PSBB, Jumat (23/10/2020).

Pihaknya juga lebih memilih istilah Jogo Tonggo (jaga tetangga). Hal itu merupakan gerakan saling menjaga antar tetangga mulai dari saling jaga kesehatan dengan mengingatkan untuk tidak keluar rumah, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak.

"Kalau Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) ya gini 'dikencengi saja, tapi begitu mulai agak membaik bolehlah agak dilepas'. Sehingga kami di Jawa Tengah yang dikembangkan itu dengan filosofi dengan Jogo Tonggo. Jogo Tonggo kemudian dikembangkan bagaimana Jogo Santri untuk Jogo kliteran itu didestinasi wisata, kemudian Jogo Pasar dan Jogo Terminal. Itu mungkin memang di Jawa Tengah kulturnya harus di wongke," ucapnya.

Tidak hanya itu, kelonggaran Jawa Tengah juga terjadi pada denda yang dikenakan untuk masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, kata Heru, inginnya jika terjadi pelanggaran bukan masyarakat yang didenda, tetapi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

"Termasuk untuk operasi gabungan penegak yustisi, beliau mencontohkan kalau perlu masyarakat jangan didenda, yang didenda itu ASN. Jadi kami-kami ini kalau pelanggaran ya langsung potong TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)," pungkasnya.

(hns/hns)