Catatan Pengusaha buat Anies hingga Ganjar yang Naikkan UMP

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 04 Nov 2020 06:45 WIB
Ilustrasi THR
Ilustrasi/Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran agar para gubernur menetapkan nilai upah minimum 2021 sama dengan 2020. Namun beberapa kepala daerah memilih untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

Keputusan kepala daerah tersebut pun mendapat sorotan dari para pengusaha. Pertama, catatan diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari pelaku ritel yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Anies menetapkan kebijakan kenaikan UMP tahun depan bersifat asimetris. Bagi sektor usaha terdampak pandemi COVID-19 tidak perlu menaikkan UMP 2021, salah satunya ritel. Tapi pengusaha di bidang tersebut wajib mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan tidak menaikkan upah minimum.

"Saya kira beginilah kalau memang sudah dikelompokkan untuk apa lagi bikin permohonan pengajuan, cukup pemberitahuan, sudah saya kira itu. Yang kita minta itu pemberitahuan, nggak usah pengajuan lagi. Memang pengajuan mau ngapain? Nggak disetujui gitu? Saya tanya kalau sektornya sudah dikecualikan gitu," kata Dewan Penasehat Hippindo Tutum Rahanta saat dihubungi detikcom, Selasa (3/11/2020).

Menurutnya Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki data yang menunjukkan bahwa bisnis ritel memang benar-benar terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu tidak perlu lagi pelaku usaha di sektor tersebut mengajukan permohonan.

"Nggak usah buat birokrasi yang nanti membingungkan lagi gitu. Toh juga nanti pikiran si pengusaha 'daripada repot-repot, sudahlah (konsumen) sepi-sepian dikit kayak gini, pemerintahnya mempersulit, gua nggak buka dulu deh, gua tutup ini perusahaan gua dulu. Nanti bagus lagi baru gua buka'. Malah karyawannya yang korban," tambahnya.

Pengusaha pusat perbelanjaan juga memberi catatan kepada para kepala daerah yang menaikkan UMP. Baca di halaman selanjutnya.