Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara 'menyentil' pemerintah daerah (pemda) yang membiarkan anggaran belanjanya mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) atau bank.
Pada tahun 2020, Suahasil mengatakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hampir sepertiganya dari total anggaran belanja negara di APBN. Di tengah pandemi Corona, pelaksanaan anggaran belanja khususnya di daerah menjadi penting untuk menjaga perekonomian dan pendapatan masyarakat.
"Kami di Kemenkeu masih melihat sekitar Oktober total saldo yang ada RKUD masih sekitar Rp 239 triliun. Ini berarti dana tersebut di perbankan, kalau di perbankan maka sebagian itu akan ditaruh di bank sentral," kata Suahasil saat menjadi pembicara kunci di acara Ejavec 2020 secara virtual, Rabu (4/11/2020).
Dengan masih mengendapnya dana tersebut, Suahasil memastikan perputaran ekonomi di daerah tidak terjadi. Dengan begitu akan mengganggu pendapatan masyarakat desa maupun perekonomian daerah secara keseluruhan.
Dia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menggelontorkan dana yang saat ini masih mengendap di bank. Pencairan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat belanja dan pelaku usaha berproduksi kembali.
"Dalam kondisi pandemi, ketika pergerakan daerah lebih sulit maka mohon kita benar-benar bisa mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal, kita bisa memaksimalkan adanya pasar lokal," katanya.
"Kita ingin agar sektor pertanian tetap berproduksi, kegiatan UMKM tetap produksi hasil kerajinan, makanan, minuman, keperluan rumah tangga di daerah masing-masing dan menjadi kegiatan ekonomi lokal, memutar ekonomi di tingkat lokal perlu kita pikirkan di tengah pandemi," tambahnya.
Simak Video "Balenggang Patah-Patah, Menikmati Hiburan Musik Daerah Manado Sulawesi Utara"
[Gambas:Video 20detik]
