Pengusaha Beberkan Serangan Corona Bikin Bisnis Tersendat

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kamis, 05 Nov 2020 23:17 WIB
Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani
Foto: Citra Nur Hasanah / 20detik: Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani
Jakarta -

Pandemi Corona sangat mengganggu dunia usaha. Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pengusaha memang mengalami tekanan selama pandemi COVID-19 ini.

Rosan menyebut dalam rangka efisiensi pengusaha melakukan banyak cara. Misalnya pengurangan jam kerja, hal ini karena permintaan yang memang masih lemah.

"Lalu dirumahkan tidak dibayar 17,05%, memberhentikan pekerja dalam waktu singkat 12,8%. Dirumahkan dibayar sebagian 6,46% dan dirumahkan dibayar penuh 3,69%," kata dia dalam acara diskusi virtual, Kamis (5/11/2020).

Rosan mengungkapkan saat ini likuiditas perusahaan memang sangat ketat. "Situasi likuiditas yang sangat tight ini kalau di-PHK semua harus ada cost, memang ini langkah efisiensi untuk menjaga dunia kerja tapi ini pilihan terakhir," jelas dia.

Di sisi lain, menurut Rosan, aktivitas ini ekonomi mulai bergerak lagi. Tercermin dari purchasing manufacturing indeks, pembelian kendaraan sudah mulai meningkat, hingga konsumsi juga mulai naik.

Selain itu confidence konsumen juga mulai meningkat. Core inflation dan mobilitas manusia hingga barang juga mulai menggeliat.

Sebelumnya pengusaha mengusulkan stimulus modal kerja untuk dunia usaha demi menangani dampak COVID-19.

Kebutuhan dari modal kerja mereka selama 6 bulan ke depan. Dari tekstil kurang lebih Rp 141,5 triliun, makanan dan minuman Rp 100 triliun, sektor alas kaki Rp 40,5 triliun, hotel dan restoran ini angkanya Rp 21,3 triliun, elektronik dan alat-alat rumah tangga Rp 407 miliar," terang Rosan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ada satu hal lagi yang harus dilakukan pemerintah, yakni memberikan jaminan kepada perbankan yang saat ini ragu untuk mengeluarkan kredit lebih besar.

"Modal kerja ini dari pihak perbankan ini kan masih ragu-ragu. Jadi kalau bisa perbankan mendapatkan jaminan dari pemerintah. Karena mereka melihat ini risiko kredit yang masih dikhawatirkan, tidak semata-mata liquidity risk, kalau liquidity risk mereka melihat masih oke terutama bank-bank besar, tapi credit risk," imbuh Rosan.

(kil/hns)