3 Fakta Inggris Selidiki Kasus Suap Eks Dirut Garuda

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 06 Nov 2020 20:30 WIB
Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar kembali jalani pemeriksaan di gedung Merah Putih, Jakarta.
Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Maskapai pelat merah kembali jadi sorotan publik. Sebab, Serious Fraud Office (SFO) alias Kantor Tindakan Penipuan Serius Inggris menyelidiki kasus dugaan suap dan korupsi dari kesepakatan produsen pesawat Bombardier, Airbus, Avions de Transport Regional (ATR), Rolls Royce, dan Garuda Indonesia. Berikut fakta-faktanya:

1. Bombardier Lapor Audit Internal

Kasus ini sendiri menyeret mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda periode 2007-2012 Hadinoto Soedigno.

Dilansir The Wall Street Journal, Jumat (6/11/2020), Bombardier menyampaikan perkembangan penyelidikan kasus suap dan korupsi, yang dilakukannya dengan terus mendukung penyelidikan SFO. Bombardier menyatakan telah menyampaikan penyelidikan internal perusahaan atas transaksi dengan Garuda, termasuk akuisisi dan sewa pesawat Bombardier CRJ1000 pada 2011 dan 2012.

Tinjauan internal Bombardier dimulai setelah pengadilan Indonesia memvonis Emirsyah Satar dan Hadinoto atas kasus pencucian uang dari proses pengadaan pesawat dan mesin pesawat di Garuda.

2. Erick Thohir Koordinasi KPK

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pemerintah mendukung penuh penanganan kasus yang menimpa maskapai pelat merah itu.

"Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindak-lanjutan masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," ungkap Erick Thohir dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima detikcom.

Erick menegaskan, Kementerian BUMN selalu berkoordinasi dalam proses penegakan hukum dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan juga aparat penegak hukum lainnya.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (KPK, Kumham, dan Kejaksaan) dalam penanganan kasus Garuda. Kumham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance," kata Erick.

3. Bos Garuda Buka Suara

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya akan menghormati proses hukum.

"Dapat disampaikan bahwa kami akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan sehubungan dengan dugaan suap kontrak penjualan pesawat Bombardier pada periode tahun 2012 lalu," kata Irfan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom.

Irfan mengatakan, Garuda Indonesia juga akan secara aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna memastikan dukungan penuh atas upaya penegakan hukum kasus tersebut.

"Dukungan Garuda Indonesia terhadap upaya penegakan hukum ini selaras dengan mandat yang diberikan pemerintah kepada kami untuk terus memperkuat implementasi good corporate governance pada seluruh aktivitas bisnis perusahaan," ujarnya.

"Kami harapkan melalui komitmen berkelanjutan dan peran aktif yang kami lakukan dalam mendukung upaya penegakan hukum tersebut, Garuda Indonesia dapat secara konsisten menjaga lingkungan bisnis yang bersih dan transparan secara berkelanjutan selaras dengan visi transformasi BUMN," sambungnya.

(acd/ara)