Investasi Nyaris Rp 5.000 T Diprediksi Masuk RI hingga 2024

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 09 Nov 2020 14:14 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan aliran dana investasi yang masuk ke Indonesia akan kencang meski ada pandemi virus Corona (COVID-19). Dia menargetkan hingga 2024 realisasi investasi mencapai Rp 4.983,2 triliun atau naik 99,39% dari target realisasi investasi tahun ini.

"Ini akan terjadi perbaikan justru kalau kita lihat target 2021, 2022, 2023, 2024 kita harap sampai dengan 2024 target yang sudah ditetapkan itu Rp 4.983,2 triliun," kata Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) BKPM, Yuliot dalam webinar bertajuk 'Peluang Mendorong Investasi Saat Pandemi', Senin (9/11/2020).

Untuk tahun ini, realisasi investasi hingga kuartal III-2020 telah tercapai 74,8% dari target yang telah direvisi Rp 817,2 triliun. Dia yakin target itu bisa tercapai hingga akhir tahun 2020.

"Di mana pada 2021 kita harap realisasi investasi mencapai Rp 854,5 triliun. Realisasi investasi (tahun ini) sudah mencapai 74,8% di mana realisasi investasi terjadi signfikan di luar pulau jawa 43-45%," ucapnya.

Optimisme itu didasarkan dari adanya keberadaan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang telah merampingkan berbagai regulasi di Indonesia. Perizinan, kata dia, akan dikelompokkan menjadi kategori risiko usaha yakni risiko rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, hingga risiko tinggi.

"Ada 77 regulasi di tingkat undang-undang yang disimplifikasikan dan peraturan pelaksananya juga ada perbaikan, sehingga capaian 2020 kami optimis tercapai target 2021 juga," imbuhnya.

Lewat UU Cipta Kerja juga akan dikejar perbaikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) karena selama ini rasio Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Semakin tinggi nilai ICOR, maka semakin tidak efisien suatu negara untuk masuk investasi karena biaya ekonominya semakin tinggi menggerus modal pelaku usaha.

"Kita harap birokrasi yang tidak efisien itu akan menjadi efisien karena itu implementasi UU Cipta Kerja, ini (ICOR) akan ada perbaikan," harapnya.

Berdasarkan paparannya, ICOR Indonesia saat ini mencapai 6,8% atau lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang 5,4%, Filipina 4,1%, bahkan Vietnam yang 3,7%. Dengan adanya UU Cipta Kerja, diharapkan ICOR bisa berada di bawah level 4%.

(hns/hns)