PKL Ngeluh 'Kantong Kempis' Imbas Bebas Kendaraan di Malioboro

PKL Ngeluh 'Kantong Kempis' Imbas Bebas Kendaraan di Malioboro

Pradito Rida Pertana - detikFinance
Senin, 09 Nov 2020 16:35 WIB
Suasana Malioboro yang mulai hari ini melakukan uji coba bebas kendaraan bermotor, Selasa (3/11/2020).
Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom: Suasana Malioboro saat uji coba bebas kendaraan bermotor
Yogyakarta -

Uji coba bebas kendaraan di kawasan Malioboro mulai tanggal 3-15 November berdampak pada turunnya pendapatan para pedagang kaki lima (PKL). Pemda DIY menyebut hal tersebut masih ujicoba dan akan dievaluasi.

"Ya memang dengan diberlakukannya bebas kendaraan mulai 3 kemarin itu memang sangat terasa sekali dampaknya terhadap PKL," kata Ketua PKL Jalan Ahmad Yani (Pelmani) Malioboro, Slamet Santoso saat dihubungi detikcom, Senin (9/11/2020).

Tak hanya PKL, Slamet menyebut para pemilik toko di kawasan Malioboro juga merasakan dampaknya. Bahkan, penurunan tersebut sangat drastis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penurunan untuk PKL sangat-sangat drastis, bisa 60-70 persen. Tapi kalau seperti toko-toko juga banyak yang menjerit, kalau toko sampai 80 persen," ucapnya.

Padahal, selama pandemi COVID-19 sejak bulan Maret sampai Juli para pelaku usaha di Malioboro mengalami kurang pemasukan. Namun masuk bulan Juli hingga Oktober sudah muncul geliat perekonomian di Malioboro, khususnya beberapa kali long weekend.

ADVERTISEMENT

"Tapi setelah tanggal 3 kemarin sangat menurun sekali," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Dari pertemuan itu pihaknya meminta beberapa tuntutan kepada pemangku kepentingan.

"Kami sudah lakukan beberapa dialog seperti dengan Kepala Bappeda Provinsi DIY, beberapa anggota dewan dan Kadishub, kami mengajukan beberapa poin," katanya.

"Pertama, sebenarnya infrastruktur harus tercukupi dulu. Seperti kantong parkir, terus akses masuk ke kantong parkir. Kedua, kami ajukan bahwa jam penutupan saat sore hari sampai malam. Itu lebih efektif. Sore jam 5 sampai jam 11 malam, atau jam 10 pas karyawan toko pulang kerja," imbuhnya.

Ketiga, pihaknya mengajukan perlu adanya identitas khusus bagi PKL khususnya penjual lesehan. Karena mereka harus membawa tenda dan barang-barang setiap hari.

"Karena itu perlu angkutan untuk membawanya. Ya seperti ada dispensasi khusus untuk pedagang lesehan lah," katanya.

Langsung klik halaman selanjutnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Tri Darma Malioboro, Paul Zulkarnaen mengatakan, pihaknya mendukung program Malioboro bebas kendaraan. Namun Pemda sebaiknya memberi toleransi khusus untuk PKL.

"Kalau sejak adanya program bebas kendaraan ini kami dukung. Tapi alangkah lebih baik kalau untuk PKL diberi ID untuk memudahkan bongkar muat barang. Karena membawa barang ke lokasi kalau jalan kaki kan lumayan," ucapnya.

Terpisah, Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, selama ini tidak ada tempat parkir di Malioboro. Karena itu dia menilai program itu seharusnya tidak mempengaruhi PKL.

"Ya ini kan baru ujicoba. Kalau kemudian sekarang tidak ada orang berjalan-jalan di Malioboro, saya kira bukan karena kendaraan itu boleh masuk atau tidak boleh masuk," ujarnya kepada wartawan.

"Karena menurut pengalaman kita kalau lakukan ujicoba di Malioboro itu pejalan kaki jauh lebih banyak, pesepeda juga. Ini kan kita belum melewati hari libur, namanya ujicoba sambil berjalan rekayasanya diperbaiki," lanjut Aji.


Hide Ads