Situs Kartu Prakerja Abal-abal Sudah Diblokir?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 10 Nov 2020 13:31 WIB
Ilustrasi Kartu Pra Kerja
Foto: Ilustrasi Kartu Pra Kerja (Tim Infografis: Luthfy Syahban)
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan situs Kartu Prakerja abal-abal sudah diblokir. Hal itu langsung dilakukan setelah mendapat perintah dari pihak Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO) Kartu Prakerja.

"Kalau ada website yang mengatasnamakan, kayak meniru ataupun dia seolah-olah phishing lah, itu termasuk legal activity. Yang diminta dari Kartu Prakerja kita langsung tindak lanjuti, kita sudah tutup. Kalau pemblokiran setiap kali kami terima laporan itu langsung (memblokir)," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A Pangerapan dalam webinar Kartu Prakerja, Selasa (10/11/2020).

Seperti diketahui, sebelumnya sempat muncul situs Kartu Prakerja abal-abal. Mereka mengatasnamakan PMO Kartu Prakerja dengan menyebarkan informasi berantai yang berisi ajakan melakukan pendaftaran Kartu Prakerja melalui prakerja.vip.

Merasa tidak cukup jika hanya diblokir, Semuel meminta kepada manajemen Kartu Prakerja untuk kasus ini diusut kepada pihak yang berwajib. Dengan begitu, pelaku diharapkan dapat tertangkap dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

"Itu harus juga ditindaklanjuti oleh kepolisian, laporan kepolisian karena itu ada pelanggaran UUD. Kalau memblokir saja itu buat kami cepat sekali. Tapi juga harus dilakukan oleh polisi itu dicari orangnya, memang tidak mudah tapi bisa (dicari orangnya)," ucapnya.

Semuel menyebut telah memiliki sejumlah data yang didapatkan sebelum pihaknya memblokir situs abal-abal itu. Dari situ, bisa dijadikan barang bukti jika kasusnya mau ditindaklanjuti secara hukum.

"Biasanya kami sebelum memblokir kita kumpulkan semua data yang ada di website itu untuk jadi barang bukti apabila nanti ada tindakan hukum lebih lanjut. Usulan kami dari Kominfo selain mengajukan ke kami untuk dilakukan pemblokiran, juga dilaporkan ke cyber crime sebagai tindakan pidana. Supaya ada tindak lanjutnya, kami biasa kerja sama dengan yang namanya kepolisian khususnya cyber crime dalam menangani kejahatan-kejahatan di ruang cyber," imbuhnya.

"Kurang efektif kalau tidak dilakukan tindakan laporan kepolisian untuk penangkapan," tambahnya.

(ang/ang)