Terpopuler Sepekan

Nestapa PHK di Departement Store Sampai Pabrik Sepatu

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 14 Nov 2020 14:15 WIB
Ilustrasi PHK
Foto: Ilustrasi PHK (Tim Infografis: Zaki Alfarabi)
Jakarta -

Pandemi Corona terus memakan korban, bukan hanya fisik melainkan masalah ekonomi dan sosial. Di tengah penambahan jumlah kasus, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) pun dilakukan oleh banyak pelaku usaha tanah air.

Baru-baru ini, pekerja di sektor toko serba ada alias department store dan pabrik sepatu harus mengambil keputusan PHK karena tak sanggup bertahan di tengah pandemi Corona.

Departement store di bawah MAP Group dikabarkan telah melakukan pemotongan gaji kepada karyawan dan berencana melakukan PHK kepada ratusan karyawan.
Hal itu diungkapkan oleh Serikat Pekerja di bawah MAP Group, yakni Onny Assad, yang merupakan Ketua Bidang Hukum Serikat Pekerja Industri Ritel Indonesia. Dia mengatakan sebanyak 2.500 karyawan di SOGO sudah mengalami pemotongan gaji sepihak.

"Di SOGO sendiri ada 2.500 yang dipotong gajinya. Yang dirumahkan untuk dirancang PHK ada sekitar 300 orang. Itu jumlah hanya SOGO saja, untuk MAP Group mungkin lebih besar lagi," kata Onny dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (11/11/2020).

Manajemen, lanjut dia, juga menyurati karyawan untuk secara 'sukarela' mengajukan PHK kepada perusahaan dengan imbalan 1 kali PMTK.

"Alasan pandemi COVID-19 ini terkadang digunakan oleh pengusaha secara sepihak tanpa membicarakannya dan persetujuan karyawan dan atau serikat pekerja yang ada, sehingga terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh manajemen melampaui dan melanggar peraturan tenaga kerja," tegasnya.

Serikat pekerja, dijelaskan Onny, telah beberapa kali melayangkan surat kepada manajemen untuk membicarakan keputusan manajemen yang menurutnya melanggar hukum.

"Serikat pekerja menganggap apa yang dilakukan oleh manajemen sekarang adalah karena manajemen tidak menjalankan manajemen perusahaan secara baik, terutama menjalankan ketentuan Pasal 70 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mewajibkan untuk menyimpan dana cadangan sebesar 20 persen dari keuntungan yang diperoleh tiap tahun buku yang akan digunakan sebagai antisipasi kerugian yang mungkin akan dialami di kemudian hari dan tidak mau mengerti tentang tanggung jawab sosial sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 74 UUPT tersebut," ujarnya.