.webp)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan nilai investasi global berada di kisaran US$ 1 triliun pada 2021. Angka total investasi tentu menjadi rebutan banyak negara untuk memulihkan ekonominya dari pandemi COVID-19.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot mengatakan pemerintah Indonesia harus melakukan perubahan besar-besaran untuk menarik potensi investasi global tersebut masuk ke tanah air.
"Untuk menarik FDI (Foreign Direct Investment) cukup kerja keras karena kompetitor kita negara maju dan berkembang dan setiap negara menjanjikan berbagai kemudahan, insentif," kata Yuliot dalam acara Indonesia Economic Outlook 2021 secara virtual, Sabtu (14/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yuliot mengatakan, beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah adalah mulai dari Incremental capital-output ratio (ICOR) atau daya saing yang berada di level 6,6 di tahun 2018 atau lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand di level 4,5, Malaysia di level 4,5, Vietnam di level 4,6, dan Filipina di level 3,7.
"Dibandingkan negara ASEAN lain kita relatif kurang kompetitif. Kemudian EoDB kita stagnan di peringkat 73. Pemerintah terus melakukan perbaikan dilakukan termasuk omnibus law ini terkait perbaikan di Indonesia," jelasnya.
Selain itu, Yuliot mengatakan pemerintah juga terus memperbaiki beberapa indikator lainnya seperti harga tanah, tarif air, upah minimum, dan tarif listrik di tanah air. Perbaikan indikator ini, dikatakan Yuliot bisa menjadi indikator masuknya investasi baru ke tanah air.
Selanjutnya, Yuliot mengatakan pemerintah juga harus memperbaiki indeks persepsi korupsi di Indonesia. Pasalnya, indeks persepsi korupsi Indonesia masih cukup tinggi yakni berada pada urutan ke-85 dari 180 negara.
Terakhir, kata Yuliot, yang perlu diperbaiki pemerintah untuk menarik potensi investasi di tahun 2021 dengan menurunkan biaya logistik nasional. Berdasarkan Logistic Performance Index (LPI), Indonesia berada di peringkat 46 per tahun 2019.
Angka itu masih di bawah Malaysia yang berada di peringkat 41, Vietnam di peringkat 39, Thailand di peringkat 32, dan Singapura di peringkat 7.
"Dengan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, diharapkan bisa diselesaikan," ungkap dia.
