Kendalikan Impor, Kementan Siapkan 6 Stimulus Kebijakan

Alfi Kholisdinuka - detikFinance
Selasa, 17 Nov 2020 18:05 WIB
Mentan Optimistis Tak Impor Jagung 2018
Foto: Dok. Kementan
Jakarta -

Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil sejumlah kebijakan untuk mendukung upaya pengendalian impor serta mengamankan produksi dalam negeri. Hal itu dilakukannya untuk menjaga kesejahteraan petani agar tetap berproduksi.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono, nilai impor pertanian segar pada periode Januari-September 2020 mengalami penurunan hingga 10,37% dari tahun sebelumnya yaitu US$ 6,51 miliar menjadi US$ 5,8 miliar.

"Secara spesifik terkait impor selama periode Januari-September 2020 sebagian besar impor mengalami penurunan di antaranya jagung volume impornya turun 15,11% dan ubi kayu 15,41%," ujar Momon dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2020).

Saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI ini, Momon mengatakan ada enam stimulus kebijakan yang sudah diambil Kementan untuk semakin mengendalikan impor terbatas pada komoditas tertentu yakni gandum, tepung, ubi kayu, kedelai, dan tembakau.

Ia berharap enam kebijakan tersebut dapat dimasukkan ke dalam rancangan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja.

"Pertama kita akan berusaha tentang kebijakan importasi gandum, kedelai, dan tapioka dimasukan ke dalam golongan barang yang dilarang atau dibatasi (Lartas). Kemudian pengaturan tataniaga produk tanaman pangan dalam satu permentan dan pengaturan impor pangan segar melalui satu pintu K/L tentunya untuk impor produk olahan melibatkan K/L yang terkait," jelasnya.

Momon menambahkan, Kementan akan melakukan izin impor produk pangan strategis seperti jagung, kedelai, tapioka agar bisa dilakukan melalui digitalisasi. Selanjutnya pihaknya juga akan melakukan peninjauan kembali tarif impor gandum, tepung, ubi kayu, serta memberikan tarif bea masuk impor kedelai.

"Bahkan kami minta importir kedelai dan tapioka wajib menanam atau bermitra dengan petani. Kemudian besaran harga pembelian ubi kayu di tingkat petani juga diatur dalam bentuk Harga Acuan Pembelian (HAP), seperti HAP kedelai lokal yang sudah diatur di Permendag No. 7 tahun 2020," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor pertanian sepanjang Januari-September mencapai US$ 21,10 miliar yang terdiri dari ekspor pertanian segar sekitar US$ 2,34 miliar dan ekspor olahan pertanian US$ 18,76 miliar. Selain itu ekspor pertanian segar juga tumbuh 11,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, begitu juga olahan pertanian tumbuh sekitar 5,8%.

Adapun salah satu kesimpulan dalam rapat tersebut di antaranya adalah Komisi IV DPR RI dan Kementan secara bersama-sama akan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar kebijakan ekspor-impor komoditas pertanian selalu berpihak kepada kepentingan para petani.

(akn/hns)