Sri Mulyani Beberkan Sulitnya Kelola APBN di Masa Pandemi

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 18 Nov 2020 14:11 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Foto: Erwin Dariyanto/detikcom
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pengelolaan APBN di tahun 2020 sangat sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang datang sejak Maret hingga sekarang.

Dia menceritakan, pemerintah harus mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menangani dampak COVID-19 ke sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

"APBN merupakan instrumen yang luar biasa penting dalam menghadapi pandemi dan dampaknya," kata Sri Mulyani dalam acara Anti Corruption Summit-4 2020 secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Dengan beleid tersebut, dikatakan Sri Mulyani, pemerintah mendapat restu dari parlemen untuk melakukan penyesuaian seperti melebarkan defisit anggaran ke level 6,34% dari yang sebelumnya dibatasi maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pelebaran ini ditujukan untuk menangani masalah penerimaan negara yang tidak optimal karena setoran pajak dari perusahaan-perusahaan sangat menurun. Banyak perusahaan di Indonesia yang terdampak COVID-19 sehingga harus menutup pabrik serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pelebaran defisit anggaran juga menjadi cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang semakin tinggi dibandingkan penerimaan yang bisa dikumpulkan.

Selanjutnya
Halaman
1 2