Indonesia 2045 Versi Sri Mulyani: Negara Maju Berpendapatan Tinggi

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 18 Nov 2020 12:00 WIB
Menkeu Sri Mulyani mengusulkan iuran BPJS Kesehatan yang baru sebesar Rp 160.000 per bulan per jiwa untuk kelas 1.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membocorkan kondisi Indonesia di tahun 2045. Hal itu diungkapkan saat dirinya menjadi pembicara kunci di acara webinar nasional transformasi ekonomi untuk Indonesia maju yang berkelanjutan.

Dia menceritakan, Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi atau high income country pada tahun 2045. Capaian tersebut juga sudah diproyeksikan oleh lembaga internasional seperti IMF dan OECD.

"Kalau kita lihat visi Indonesia ke depan, kita berharap Indonesia dalam tahun 2045, Indonesia berpendapatan tinggi dan menjadi negara maju," kata Sri Mulyani, Rabu (18/11/2020).

Dia pun mengungkapkan prospek Indonesia di tahun 2045. Berdasarkan data yang dimilikinya, Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah penduduk mencapai 309 juta jiwa. Rinciannya, 52% merupakan penduduk dengan usia produktif, 75%penduduk tinggal di perkotaan, dan 80% penduduk berpenghasilan menengah.

Dari sisi ekonomi, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia, income mencapai US$ 23.199 per kapitanya. Struktur ekonomi yang lebih produktif dengan sektor jasa yang maju.

"Namun itu proyeksi yang akan tetap menjadi proyeksi, kita untuk mencapai itu perlu persyaratan, dan persyaratannya tidak mudah," ujarnya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045, pertama adalah harus mampu menyediakan infrastruktur yang lebih banyak, serta memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Tidak sampai di situ, SDM Indonesia juga harus memiliki tingkat adopsi teknologi yang tinggi, serta terdapat perencanaan kewilayahan yang matang. Terakhir, dikatakan Sri Mulyani adalah mengenai ekonomi dan sektor keuangan.

"Harus terus sustain, kredibel dan maju serta sehat. APBN kita harus baik, dijaga meskipun menghadapi bertubi-tubi berbagai tekanan. Stabilitas ekonomi makro kita harus tetap dijaga dengan kerangka kebijakan makro antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan tentu sisi politik dan hukum yang tetap kuat," ungkapnya.

(hek/eds)