Kemenkeu Sudah Suntik Modal Rp 233 T ke BUMN sejak 2005

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 20 Nov 2020 13:56 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah memberikan suntikan modal sebesar Rp 233 triliun kepada perusahaan BUMN. Besaran angka tersebut merupakan total yang diberikan sejak tahun 2005 hingga 2019.

"Dari 2005 ke 2019, pemerintah sudah tempatkan PMN (penyertaan modal negara/suntikan modal) Rp 233 triliun. Rp 215,7 triliun itu bentuk PMN tunai dan sisanya nontunai," kata Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dalam video conference, Jumat (20/11/2020).

Isa menjelaskan PMN atau suntikan modal ke BUMN secara fundamental sama seperti investasi pemerintah. Dari kebijakan tersebut, nantinya pemerintah mendapat timbal balik berupa dividen maupun program pembangunan yang dijalankan perusahaan pelat merah tersebut.

"Tentunya kita juga mendapatkan dividen selama 2005-2019. Paling sederhana adalah membandingkan apakah penerimaan dividen kita selama 2005-2019 ini lebih besar atau lebih kecil dari PMN kita. Kalau penerimaan dividen lebih besar, tentunya secara finansial menjadi satu alat ukur sederhana yang kita melakukan cukup baik PMN itu," tambahnya.

Meski begitu, Isa mengaku pemerintah tidak melulu memberikan suntikan modal demi mendapat dividen yang besar. Menurut dia, pemerintah juga pernah tidak mendapatkan setoran dividen dari BUMN dalam beberapa periode.

"Ikhlas untuk tidak mendapatkan dividen dalam jumlah besar," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2