Jakarta -
Data pribadi milik ribuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1,8 juta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diduga bocor. Hal itu diungkapkan oleh Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru atau P2G.
Data pribadi ribuan calon penerima BSU itu tersebar di WhatsApp Group dengan format Microsoft Excel. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, dokumen itu berisi data lengkap para calon penerima, mulai dari Nomor Induk Kependidikan (NIK), nomor rekening, bahkan sampai nama ibu kandung.
"Sampai-sampai ada nomor induk kependudukan, nomor rekening yang bersangkutan, bahkan nama Ibu kandungnya. Kami sangat menyayangkan data pribadi ini bocor dan tersebar ke publik melalui WhatsApp Group," ungkap Satriwan dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Advokasi P2G Iman Haeri mengungkapkan, para guru honorer dan swasta yang data pribadinya bocor itu bahkan belum menerima BSU. Lalu, kejadian ini membuat para guru honorer dan swasta yang baru mau mendaftar sebagai penerima BSU takut dan cemas.
"Mas Menteri (Nadiem Makarim) pasti sangat paham soal keamanan digital. Kalau kecolongan lagi, ini mirip kejadian percakapan dalam penyederhanaan draf kurikulum beberapa waktu lalu. Kali ini yang bocor data guru. Dapat bantuan subsidi saja belum, datanya sudah bocor. Miris sekali nasib guru honorer," kata Iman.
Ia mengatakan, para guru honorer dan swasta takut data pribadi yang bocor itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
"Potensi penyalahgunaan data kami para guru honorer ini bisa saja dilakukan, oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan," urainya.
Apa kata Kemendikbud? klik halaman berikutnya>>>
Kemudian, Satriawan menuturkan, pihaknya merasa heran dengan penyebab dari kebocoran data calon penerima BSU. Pasalnya, proses pendataan calon penerima BSU ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing guru honorer dan swasta ke Kemendikbud melalui situs resmi kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.
"Tidak melibatkan pihak ketiga atau administrasi di sekolah, seperti surat keterangan kepala sekolah, yayasan dan lainnya. Semua serba langsung antara guru honorer atau swasta dengan Kemdikbud," kata Satriwan.
Oleh sebab itu, P2G meminta Kemendikbud dan pihak bank yang menyalurkan BSU untuk segera mengamankan data pribadi para calon penerima. Apalagi mengingat jumlah calon penerimanya adalah 2.034.732 orang dengan total anggarannya Rp 3,66 triliun.
Menanggapi kabar bocornya data calon penerima BSU, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril menegaskan, kebocoran data itu bukan berasal dari pihaknya.
"Kami dapat menyampaikan bahwa tidak terjadi kebocoran data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemendikbud telah menelusuri detil data dimaksud dan hasilnya tidak bersumber dari Kemendikbud," tegas Iwan ketika dihubungi detikcom secara terpisah.
Iwan mengatakan, saat ini Kemendikbud sedang berupaya mencari sumber dari kebocoran data dan menginvestigasi pihak-pihak terkait. "Saat ini kami terus melakukan investigasi dengan pihak-pihak lain terkait hal ini," ujar Iwan.
Dia menjelaskan, program BSU ini memang sangat diminati PTK. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus memperbaiki pelayanan program tersebut bagi para calon penerima BSU.
"Kami memahami bahwa animo masyarakat sangat tinggi terkait program ini, dan Kemendikbud tidak akan berhenti untuk berupaya memberikan pelayanan terbaik. Kami juga menegaskan kembali komitmen menjaga perlindungan data pribadi yang dikelola melalui sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku tetap terus terlaksana," pungkasnya.
.webp)
