.webp)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung hari ini dan pemulihan ekonomi menjadi tema besarnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan hari ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengikuti konferensi secara virtual.
Selain membahas pemulihan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja, forum juga akan membahas masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan memiliki ketahanan.
"Kepala negara bertukar pikiran dalam upaya menyelesaikan pandemi. Termasuk pembahasan vaksin, sistem kesehatan masyarakat, outlook ekonomi global, perlindungan sosial hingga sistem keuangan global," kata dia dalam konferensi pers virtual, Sabtu (21/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jokowi Hadiri KTT G20 2020 Secara Virtual |
Dia mengungkapkan kepala negara G20 ini juga membicarakan tentang cara keluar dari krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi.
"Ada dua hal yang menjadi fokus G20, pentingnya pendanaan bagi pulihnya kesehatan. Dunia tidak akan sehat, kecuali negara-negara sehat, vaksin menjadi amunisi dan ini harus tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali," jelas dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertemuan ini juga fokus membahas terkait finance track. Hal ini karena COVID-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa di berbagai negara.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Oleh karena itu negara di dunia harus bekerja sama agar perekonomian bisa pulih. Dibutuhkan kebijakan ekonomi, keuangan, fiskal dan moneter. "Meskipun sudah banyak ekonomi di negara G20 yang mengalami pembalikan, tapi itu masih sangat awal dan masih sangat rapuh," jelas dia.
Menurut dia, dalam pembahasan financial track ini juga ada fokus terkait bagaimana cara negara berkembang bisa mendapatkan vaksin. Karena itu peranan lembaga multilateral menjadi sangat penting.
"Bagaimana mereka bisa memberikan dukungan ke negara berkembang, negara miskin agar bisa mendapatkan vaksin. Ini sangat penting," ujar dia.
Sri Mulyani menambahkan, dalam forum ini juga ada pembahasan debt service suspension initiative (DSSI) untuk memberikan fasilitas relaksasi utang bagi negara miskin. Hal ini sangat dibutuhkan di kondisi ekonomi dan fiskal yang sulit seperti sekarang.
"Dalam pembahasan yang didukung lembaga multilateral IMF dan Bank Dunia ini menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang tadinya hingga akhir tahun, kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021. Tujuannya agar negara berpendapatan rendah bisa punya ruang fiskal untuk menangani COVID-19," jelasnya.
(kil/ara)
