Tjahjo Kumolo Sebut Birokrasi Zaman Orde Baru Lebih Simpel

Soraya Novika - detikFinance
Senin, 23 Nov 2020 13:15 WIB
Tjahjo Kumolo
Foto: Vadhia Lidyana

Di zaman itu pula, ada yang mengatur tata kelola pemerintahan sampai di tingkat kabupaten kota. Pada saat itu, siapa yang menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan Eselon I diatur semuanya oleh sebuah instansi. Ada juga jaringan intelijen yang digerakkan di berbagai tata kelola pemerintahan.

"Memang dari kacamata demokrasi, inilah demokrasi terpimpin, yang tentunya dalam proses perkembangannya ada reformasi sampai hari ini, ini adalah sebuah tata kelola pemerintah," tambahnya.

Tjahjo bilang efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi itu yang ingin kembali dibangun di pemerintahan saat ini dengan tetap mempertahankan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

"Efektivitas dan efisiensi ya ini yang ingin kita bangun, konsolidasi demokrasi tetap 5 tahunan, siapapun jadi Presiden, jadi Gubernur, jadi Bupati, jadi Walikota, dari partai manapun, atau dari independen, silahkan tetapi birokrasinya harus royal siapapun yang dipilih oleh rakyat menjadi pimpinan di semua strata ini, tapi eselon 1 dan struktur kepegawaiannya semua ini harus profesional, harus melayani masyarakat tidak memihak dan juga mampu mempercepat berbagai keputusan-keputusan yang ada," tuturnya.

Demikian pula dengan program-programnya harus selaras antara pemerintah pusar dan daerah.

"Yang ingin dijabarkan oleh pak Jokowi, salah satu visi misi beliau adalah reformasi birokrasi kuncinya dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang cepat mengambil keputusan tadi juga banyak hal termasuk mempercepat proses yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, kemudian pembangunan infrastrukturnya, simplikasi regulasi dan transformasi ekonomi. Ini skala kerja pak jokowi yang mana kuncinya adalah penyederhanaan birokrasi yang ini sudah terprogram dengan baik melalui UU Cipta Kerja," timpalnya.

Halaman

(fdl/fdl)