4 Keganjilan Kebijakan Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 26 Nov 2020 13:24 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja ke beberapa pusat aktivitas perikanan. Salah satunya pelabuhan perikanan Muara Angke.
Foto: Anisa Indraini
Jakarta -

Ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ekspor bibit lobster atau benur menyita perhatian masyarakat Indonesia. Keganjilan dalam kebijakan ekspor benur ini tercium oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengatakan ditangkapnya Edhy Prabowo oleh KPK menunjukkan ada banyak yang tidak beres di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya terkait dengan kebijakan ekspor benih bening lobster.

"Banyak hal yang tidak transparan dan akuntabel dalam kebijakan ekspor benih bening lobster ini," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

Susan melanjutkan, ada sejumlah yang perlu diperhatikan dalam ekspor benur. Sebutnya, pertama, tidak adanya kajian ilmiah yang melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dalam penerbitan Peraturan Menteri KP No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Bahkan pembahasannya cenderung tertutup serta tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster.

"Penetapan kebijakan ekspor benih lobster tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya ikan Indonesia yang existing. Pada statusnya pada tahun 2017 dinyatakan dalam kondisi fully expolited dan over exploited," jelas Susan.

Selanjutnya
Halaman
1 2