Kadin Ancam Tak Bayar TDL Baru

Jakarta - Para pengusaha anggota Kadin mengancam tidak akan membayar listrik sesuai tarif yang baru jika PLN nekat menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Mereka tidak akan memberi toleransi sedikit pun soal kenaikan TDL. "Ini masalah serius bagi kami," tegas wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Publik, Perpajakan dan Sistem Fiskal, Haryadi Sukamdani, dalam konferensi pers di Gedung Great River, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/1/2006).Soal ancaman tidak membayar listrik sesuai tarif baru, Haryadi mengatakan bahwa hal itu sudah disepakati secara informal oleh para pengusaha. Kesepakatan itu terpaksa diambil mengingat seluruh industri akan terkena dampak kenaikan TDL. "Lihat saja dampak ke depannya, tarif telepon dan air bersih dipastikan naik karena operasionalnya menggunakan listrik. Dan kenaikan itu semua menambah beban bagi industri," tegas bos Hotel Sahid ini.Kenaikan TDL pun juga berimbas ke tingkat suku bunga mengingat kenaikan TDL akan menambah angka inflasi. "Apalagi perbankan sudah kami tanyakan bahwa suku bunga definitif tidak akan turun tahun ini," tambahnya.Haryadi menjelaskan, pihaknya sudah kecolongan dengan kasus kenaikan BBM 1 Oktober lalu yang angkanya melebihi perkiraan. "Ketika kenaikan BBM lalu, kami akui kita kecolongan tidak pernah menduga kenaikan sebegitu besar dan dampaknya yang lebih besar. Tapi kami akan lawan, penentangan sangat keras kali ini. Kita tidak akan beri pemerintah cek kosong seperti kenaikan BBM lalu," tegasnya.Menurut Haryadi, saat akan menaikkan BBM, pemerintah meminta para pengusaha menggunakan bahan bakar alternatif batubara dan gas. "Tapi listrik tak ada substitusinya. Yang akan terlihat dampak ke depan adalah banyak perusahaan yang tutup dan lari sehingga banyak pengangguran dan penerimaan negara berkurang dari pajak ekspor dan pajak gaji," cetusnya. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin, Utama Kayo, menambahkan, dampak kenaikan TDL sangat dahsyat dan bersifat domino. "Tidak ada jalan lain kecuali PHK. Bayangkan saja untuk produksi sepatu sepasang akan naik 70 sen sampai 1 dolar. Daya saing kita yang kena. Apa hal ini sudah diprediksi oleh pemerintah," ujarnya.Sementara Ketua Asosiasi Industri Pengecoran Indonesia, Safiun, menilai pemerintah tidak konsisten. Pasalnya, saat menaikkan BBM, pemerintah beralasan karena harus menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Sementara untuk tarif listrik Indonesia saat ini sudah lebih tinggi dari tarif internasional. Jika tarif listrik internasional 7 sen per kWH, tarif listrik di Indonesia sudah 11 sen per KWH. Safiun mengakui, biaya pengecoran akan naik 15-20 persen jika TDL dinaikkan. Ketua Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia, Suriadi, menambahkan, setelah kenaikan BBM, daya saing garmen jatuh. "Sekarang yang masih eksis sedikit. Garmen tutup semua, kita hanya jadi trading impor," sesalnya. (qom/)