.webp)
Edhy Prabowo mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap ekspor benih lobster. Saat ini tugasnya digantikan sementara oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Cepat atau lambat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk pengganti Edhy Prabowo. Koodinator Eksekutif Maritim dan Keadilan Ekologis (MARE), Ahmad Martin Hadiwinata berharap posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru bukan diisi oleh orang partai.
"Susah untuk memberikan jabatan ini kepada anggota atau wakil partai," kata Ahmad kepada detikcom, Kamis (26/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahmad meminta posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru diisi oleh kalangan profesional atau akademisi yang berpengalaman. Dengan kriteria yang memiliki pemahaman hukum serta kebijakan kelautan secara nasional maupun Internasional, memiliki perlindungan kepada nelayan kecil, memiliki semangat menjaga sumber daya kelautan, dan yang tidak kalah penting anti korupsi.
"Karena pengalaman sebelum Menteri Susi, KKP miskin inovasi. Selain itu, jika masih dari wakil partai kecenderungannya akan menjadikan KKP sebagai bancakan anggota dan oligarki partai. Jelas dari kebijakan ekspor benur lobster yang diuntungkan adalah jaringan kelompok partai," ucapnya.
Baca juga: Siapa Layak Gantikan Edhy Prabowo di KKP? |
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati juga tidak mau posisi Menteri Kelautan dan Perikanan diisi orang partai dan pengusaha. Dia mau menteri selanjutnya berani menghapus kebijakan ekspor benih lobster.
"Bukan merupakan delegasi partai politik atau tidak boleh aktif di partai politik, juga bukan dari kalangan perusahaan atau pengusaha. Berkomitmen mencabut permen-permen bermasalah, salah satunya permen ekspor lobster," tuturnya.
Masih ada saran lainnya untuk Presiden Jokowi mencari pengganti Edhy Prabowo. Langsung klik halaman selanjutnya.
