Nama Susi Pudjiastuti sempat melesat ke daftar trending topic di Twitter dengan kata kunci 'Bu Susi'. Namanya melambung di media sosial tersebut selepas Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Edhy terjerat kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Atas kasus tersebut, dirinya mengumumkan mundur dari jabatan MKP. Lantas, apakah Susi layak untuk kembali menjadi orang nomor satu di KKP?
Menurut Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad hal itu bisa saja jadi pertimbangan. Sebab, mantan Menteri KKP itu dianggap dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
"Menurut saya sah-sah saja, katakanlah perlu kembali menurut saya punya peluang bagus, dan beliau punya marwah untuk mengembalikan katakanlah KKP yang selama ini yang dalam periode ini mendapat ujian lah, mengembalikan situasi kepercayaan publik itu penting," kata dia kepada detikcom, Jumat (27/11/2020).
Jadi, menurutnya tidak masalah jika wanita berjargon 'tenggelamkan' itu kembali duduk di pucuk pimpinan tertinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Ya saya kira nggak masalah, kan kepercayaan publik ini yang menurut saya jauh lebih penting," sebutnya.
Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi memiliki pendapat berbeda. Dia menyarankan Susi tak kembali menjadi MKP.
"Yang jelas jangan bu Susi lagi, itu dulu. Jangan di Bu Susi lagi. Ada banyak anak bangsa ini yang bisa urus laut," sebutnya.
Menurutnya, Susi tidak dapat dikatakan lebih baik dibanding Edhy. Sebab, banyak juga kebijakan Susi yang dianggap kontroversial serta bikin gaduh. Lalu, kebijakannya menenggelamkan kapal maling ikan tidak berbanding lurus dengan ekspor perikanan.
"Di zaman Bu Susi, ekspor perikanan kita kan termasuk yang melorot sementara dia kencang mengatakan sudah melakukan proteksi. Oke itu bagus, tapi industri perikanannya hampir nggak berjalan. Saya kira cukup sudah, Bu Susi sudah selesai," tambahnya.
