Uang Belanja Masih Sisa Rp 1.068 T, Sri Mulyani Soroti Pemda

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 01 Des 2020 18:22 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan mencairkan anggaran belanja sebesar Rp 1.068 triliun di kuartal IV-2020. Anggaran tersebut merupakan gabungan antara APBN dan APBD.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat akan membelanjakan anggaran sebesar Rp 798,7 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp 402,3 triliun. Total anggaran yang dibelanjakan Rp 1.068 triliun di akhir tahun ini tanpa memasukkan anggaran Transfer ke Daerah dan dana Desa (TKDD) yang sebesar Rp 133,8 triliun.

Anggaran belanja yang besar ini, diharapkan Sri Mulyani mampu mendorong perekonomian Indonesia sekaligus menjaga momentum tren pembalikan ekonomi nasional yang sebelumnya terpuruk di kuartal II-2020.

"Jadi kalau lihat total belanja APBN Rp 798,7 triliun di tambah Rp 400 triliun APBD total keseluruhan kalau dikurangi tadi masih ada sekitar Rp 1.068 triliun sendiri apabila APBN dan APBD dieksekusi sesuai dengan rencana APBN dan APBD-nya. Kita berharap angka tersebut lebih dari Rp 1.000 triliun kuartal IV bisa jaga momentum pemulihan ekonomi mulai nampak kuartal III," kata Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (1/12/2020).

Untuk sisa anggaran belanja negara pemerintah pusat, Sri Mulyani mengaku akan tetap menjalankan program-program pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan untuk APBD, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini agak mengkhawatirkan penyerapannya kurang kencang lantaran pemerintah daerah terlalu bergantung dengan program-program pemerintah pusat.

"Untuk daerah butuh perhatian besar. Kita lihat beberapa belanja daerah tunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan," katanya.

Sri Mulyani menyebut, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 678,41 triliun atau 62,77% dari pagu Rp 1.080,7 triliun. Masih banyaknya sisa anggaran belanja pemerintah daerah, menurut Sri Mulyani karena pemda sangat bergantung dengan program pemerintah pusat khususnya dalam penanganan COVID-19.

Dia menyebut anggaran penanganan COVID-19 di daerah perlu ditingkatkan lagi, misalnya sektor kesehatan yang dialokasikan Rp 30,4 triliun baru terealisasi Rp 14,9 triliun atau 49,12% hingga Oktober 2020. Begitu juga dengan program jaring pengaman sosial yang dialokasikan Rp 22,8 triliun baru terealisasi Rp 12,9 triliun atau 56,62%.

Sementara untuk dukungan ekonomi yang dianggarkan Rp 19,2 triliun baru terealisasi Rp 2,7 triliun atau 14,39% hingga Oktober 2020.

"Ini menggambarkan nampaknya daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan pemerintah pusat," ujarnya.

"Ini jadi satu pembelajaran karena tentu kita harap APBD juga lakukan seluruh program sehingga bantu countercyclical-nya," tambahnya.

(hek/eds)