.webp)
Indonesia mendapat dukungan dari Jepang untuk pembentukan Dana Abadi Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Nusantara Investment Authority (NIA). Dukungan tersebut diperoleh saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir bertandang ke Negeri Sakura.
Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi didampingi Gubernur Japan Bank of International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda dan Dubes Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi menyatakan bahwa pemerintah Jepang melalui JBIC berkomitmen untuk ikut partisipasi dalam NIA.
"Tujuan saya dan Menteri Erick ke Tokyo adalah untuk mengundang Jepang tingkatkan investasi melalui lembaga SWF yang akan dibentuk berdasarkan amanat UU Cipta Kerja. Nusantara Investment Authority akan memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk equity atau aset dengan pengelolaan yang transparan dan profesional," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NIA yang akan mulai beroperasi awal tahun 2021 ditargetkan menjadi salah satu kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, di mana komponen pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari permintaan domestik melainkan juga dengan mendorong masuknya investasi. Pemerintah Indonesia menyuntikan modal awal Rp 75 triliun untuk pembentukan NIA ini.
"Jepang secara umum mendukung pembentukan NIA. Beberapa kalangan bisnis Jepang pun telah menyatakan ketertarikannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan health tourism di Bali, manajemen operator pelabuhan serta tingkatkan investasi di Kawasan Industri Batang," ujar Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.
Sementara, Erick mengatakan, adanya NIA ini diharapkan negara-negara lain ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Nusantara Investment Authority ini kami harapkan dapat menjadi partner bagi investor asing untuk berinvestasi di sektor-sektor yang atraktif dan prioritas di Indonesia, antara lain jalan tol, bandar udara dan pelabuhan. Kita ingin aset-aset yang dimiliki BUMN dapat dioptimalkan nilainya," ujar Erick.
