Bagaimana Aturan Pengadaan Tanah buat Infrastruktur di UU Cipta Kerja?

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 05 Des 2020 19:30 WIB
Seksi 1 dari ruas tol Palembang-Indralaya sepanjang 7,75 km diproyeksi bakal operasi pada September 2017 mendatang. Saat ini progres fisik telah mencapai 95,16% dengan pengadaan tanah telah 100%.
Foto: Dok. Hutama Karya
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Sosialisasi ini dilakukan kebanyak daerah demi menyerap aspirasi semua kalangan sebelum menerbitkan 44 aturan pelaksana Cipta Kerja.

Pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mensosialisasikan beberapa pokok UU Cipta Kerja salah satunya mengenai kemudahan serta percepatan pengadaan tanah untuk investasi dan pembangunan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan ada 9 aturan pelaksana berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja yang ada dalam ranah koordinasinya.

Pertama, RPP terkait penyelenggaraan penataan ruang. Ia mengungkapkan mengenai pentingnya penataan ruang agar bisa semaksimal mungkin mendukung kegiatan ekonomi. Khususnya, tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam perizinan berusaha.

Dokumen tata ruang, imbuh Wahyu, akan disinkronkan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

"Kita akan mempercepat RDTR karena akan menjadi basis untuk OSS. RDTR yang biasanya butuh 36 bulan sejak penyusunan hingga penetapan, kita harapkan bisa selesai dalam 12 bulan," katanya dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian yang dikutip, Sabtu (5/12/2020).

Lanjut halaman berikutnya>>>