300 Ribu Orang Terancam Nganggur Jika Terjadi No-Deal Brexit

Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 08 Des 2020 23:37 WIB
Parlemen Inggris Kembali Tolak Semua Opsi Brexit
Ilustrasi Brexit/Foto: DW (News)
Jakarta -

Sebuah lembaga di Inggris, UK Office for Budget Responsibility (OBR) menilai no-deal Brexit dapat mengganggu kegiatan produksi hingga kehilangan £40 miliar atau US$ 53 miliar. Hal itu pada akhirnya akan membuat 300.000 orang kehilangan pekerjaannya pada semester II-2021 mendatang.

Kondisi tersebut akan memperparah situasi Inggris yang tengah menghadapi krisis ketenagakerjaan dan resesi terburuk lebih dari 300 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19.

"Efek janga panjang (dari No-deal Brexit) akan lebih besar dari efek jangka panjang COVID-19," kata Gubernur Bank of England, Andrew Bailey dikutip dari CNN Business, Selasa (8/12/2020).

"Butuh waktu lebih lama bagi apa yang saya sebut sisi riil ekonomi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keterbukaan dan perubahan profil perdagangan," sambungnya.

Untuk diketahui, no-deal Brexit adalah kondisi di mana Inggris dan Uni Eropa (UE) gagal mencapai kesepakatan perdagangan pasca Brexit. Kegagalan negosiasi itu kemungkinan besar dapat menyebabkan kekacauan perdagangan, kejatuhan pasar, dan imbas ekonomi yang berlarut-larut lainnya.

Potensi no-deal Brexit ini tentu membuat khawatir berbagai pihak. Beberapa poin yang bisa membuat no-deal Brexit itu terjadi adalah terkait hak penangkapan ikan, bantuan pemerintah untuk perusahaan, hingga penyelesaian perselisihan.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kini hanya memiliki beberapa hari saja untuk menentukan hal tersebut. Bila Johnson memilih mempertahankan ketiga kebijakan tersebut, no-deal Brexit menjadi mungkin terwujud. Dan Inggris harus membayar mahal konsekuensi tersebut.

Lantaran, dengan meninggalkan Uni Eropa berarti seluruh perusahaan Inggris harus membayar biaya yang lebih mahal. Lalu, Inggris harus siap menghadapi pasar ekspor tunggal terbesarnya berdasarkan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Artinya, Inggris harus patuh dengan ketentuan tarif barang dan jasa, termasuk hambatan dagang lainnya.

Padahal, perusahaan Inggris saat ini cukup terdampak oleh pandemi covid-19. Tak terbayangkan jika Inggris bakal kehilangan lagi akses bebas tarif perdagangan dan pembebasan kuota ekspor yang saat ini berkontribusi terhadap 43% ekspor Inggris.

(hns/hns)