Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah menjadi salah satu harapan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Salah satu BLT yang disalurkan adalah Bantuan Subsidi Upah atau BSU Gaji Kemnaker untuk pekerja.
Sayangnya, tidak semua pekerja bisa mendapatkan BLT BSU Kemnaker tepat waktu sesuai rencana pemerintah. Menurut Direktur Kelembagaan Kerja Sama Hubungan Industrial (KKHI) Kemnaker Aswansyah ada 261 ribuan pekerja yang belum menerima BLT BSU Kemenaker.
"Belum menerima masih ada sekitar 261 ribu orang, itu yang belum diproses oleh bank," ujar Aswansyah dalam wawancara dengan detikcom pada Jumat (4/12/2020).
Bagi yang belum menerima BLT BSU Kemnaker dari pemerintah untuk para pekerja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara ini memungkinkan penerima membuat pengaduan, meski bantuan belum tentu langsung cair.
Berikut cara yang bisa dilakukan bila belum menerima BLT BSU Kemnaker:
1. Bikin pengaduan di kemnaker.go.id login
2. Memanfaatkan media sosial Kemnaker misal Instagram di kemnaker atau Twitter @KemnakerRI
3. Cari info di https://bantuan.kemnaker.go.id/support/home.
Pencairan dan jadwal penerimaan BLT BSU Kemnaker di luar waktu yang ditentukan menjadi sorotan masyarakat selama pandemi COVID-19. Dalam postingan Instagram pada 26 November 2020, masyarakat diminta bersabar.
"Harap bersabar ya Rekanaker.. Karena proses transfer antar bank dalam jumlah yang besar membutuhkan waktu," tulis akun kemnaker dilihat detikcom pada Rabu (9/12/2020).
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, ada beberapa kendala dalam penyaluran BLT BSU Kemnaker untuk para pekerja. Kendala ini menyebabkan bantuan tidak bisa masuk ke rekening dan dimanfaatkan penerima.
Kendala penyaluran BLT BSU Kemnaker:
1. Rekening penerima BLT BSU Kemnaker yang bermasalah
Ida menjelaskan beberapa rekening penerima yang ternyata punya duplikasi, sudah tutup, tidak valid, pasif, dibekukan, atau tak sesuai dengan NIK.
2. Data yang dikirim BPJS Ketenagakerjaan tidak lengkap
Kemnaker bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan BLT BSU Kemnaker sehingga datanya valid dan tepat sasaran.
Menghadapi kendala tersebut, Ida berencana menindaklanjuti rekomendasi terkait penyesuaian data untuk penyaluran BLT BSU Kemnaker. Salah satu sumber yang digunakan adalah data pengahsilan pekerja di Ditjen Pajak
"Ada beberapa rekomendasi yang kemudian kami tindaklanjuti, diantaranya adalah diperlukannya pemadanan data dengan data penghasilan pekerja di Ditjen Pajak," kata Ida dalam rapat kerja virtual dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (25/11/2020).
Pemerintah bekerja sama dengan KPK, BPK, dan BPKP selama penyaluran BLT BSU Kemnaker. Kerja sama memungkinkan pelaksanaan prinsip good governance saat pencairan bantuan untuk penerima.
(row/erd)
