ADVERTISEMENT

Mau Kritik UU Cipta Kerja? Begini Caranya

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 11 Des 2020 08:00 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dan semua kalangan untuk memberikan saran atau aspirasi serta kritikan terhadap UU Cipta Kerja. Masukan serta kritikan tersebut akan menjadi bekal bagi pemerintah dalam menyusun aturan pelaksana.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut ada 44 aturan pelaksana yang dibuat pemerintah. Aturan tersebut berupa 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 4 rancangan peraturan presiden (RPerpres).

Pemerintah juga resmi membentuk Tim Serap Aspirasi (TSA) yang tugasnya menerima semua masukan, kritikan dari masyarakat dan stakeholder lainnya untuk dijadikan rekomendasi yang dilaporkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan penyusunan 44 aturan pelaksana.

Wakil Ketua TSA aturan pelaksana UU Cipta Kerja, Hendardi mengatakan tim serap aspirasi menyediakan berbagai kanal yang bisa diakses oleh masyarakat serta kalangan lain untuk menyampaikan masukan maupun kritikan.

"Jadi 90% kita mendengarkan itu yang kita maksud perlu ada peran aktif masyarakat memberi masukan, mengkritik, atau memberi ide dari pembahasan tentang PP dan Perpres UU Cipta Kerja ini," kata Hendardi dalam video conference, Kamis (10/12/2020).

"Asumsinya tidak mungkin tanpa aspirasi masyarakat ini kita bisa menyimpulkan sesuatu yang seolah-olah dari masyarakat umum," tambahnya.

Kanal kritik UU Cipta Kerja di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT