Demi Gaet Investor, Pemerintah Siapkan 9 Aturan Baru di Sektor Ini

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 11 Des 2020 19:15 WIB
Proyek strategis nasional (psn) presiden jokowi
Foto: Pool
Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan pemerintah akan mengubah beberapa aturan di sektor pertanahan, tata ruang, proyek strategis nasional (PSN), kawasan ekonomi khusus (KEK), dan informasi geospasial.

Pengubahan tersebut dalam rangka penyusunan aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja. Saat ini, pemerintah sedang membuka ruang kepada masyarakat serta stakeholder lainnya untuk menyampaikan aspirasi maupun kritikan yang nantinya dijadikan pertimbangan penyusunan 40 aturan pelaksana.

Pada sektor pertanahan, tata ruang, PSN, KEK, dan informasi geospasial, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan ada sembilan aturan pelaksana yang akan disusun.

"Berbagai hal akan diubah menjadi lebih mudah atau singkat setelah adanya UU Cipta Kerja atau aturan-aturan pelaksanaannya tersebut tercipta," katanya dalam keterangan resminya, Jumat (11/12/2020).

Adapun sembilan aturan tersebut adalah RPP terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, RPP terkait Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, RPP terkait Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, RPP terkait Bank Tanah, RPP terkait Kemudahan PSN, RPP terkait KEK, RPP terkait Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, dan RPP terkait Informasi Geospasial.

Untuk RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang, Wahyu mengatakan sebelum adanya UU Cipta Kerja, produk Rencana Tata Ruang (RTR) hanya dimiliki dan disimpan oleh pemerintah, yang sebagian besar berbentuk hard copy, sehingga tata ruang terkesan menghambat investasi.

Lanjut ke halaman berikutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2