.webp)
Pemerintah akan mengganti program bantuan sosial (bansos) sembako untuk warga Jabodetabek menjadi bansos tunai (BST) di 2021.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sekaligus Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah ingin BST tersebut dibelanjakan sesuai sasaran program, sehingga tak untuk membeli rokok.
"Akan kita pastikan agar penggunaan dana itu betul-betul tepat sasaran. Jadi tepat sasaran bukan hanya tepat jumlah atau penerima, tetapi juga tepat penggunaannya. Karena salah satu kelemahan dari BST adalah kita tidak bisa mengontrol penggunaannya. Dan berdasarkan survei, itu nomor 1 untuk beli bahan pokok, nomor 3 untuk rokok," kata Muhadjir ketika ditemui awak media di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (14/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, pemerintah akan memastikan penyaluran bansos tunai itu tepat sasaran dari segala sisi, baik jumlah, penerima, dan penggunaannya.
"Itu kemudian kita sedang mencari cara bagaimana tepatnya itu tidak hanya tepat kepada orang yang berhak, tetapi juga orang yang menggunakannya bisa menggunakan dengan tepat sesuai maksud dari Bansos itu," urainya.
Muhadjir mengaku, pemerintah sedang menyusun skema penyaluran yang tepat sasaran itu.
"Dan itu nanti insyaallah ada semacam model yang kita lakukan, untuk di DKI khususnya, untuk bisa memastikan bahwa memang dana-dana itu digunakan KPM sesuai dengan harapan dari pemerintah," ujarnya.
Untuk besarannya, kemungkinan akan naik dari Rp 200.000 per KPM, menjadi Rp 300.000 per KPM.
"Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan per KPM itu untuk sementara Rp 200.000, tetapi kemungkinan akan diubah menjadi Rp 300.000," imbuh dia.
Bagi warga Jabodetabek yang tak memiliki rekening bank, pemerintah akan menyalurkan bansos tunai 2021 melalui PT Pos Indonesia (Persero).
"Nanti langsung ditransfer, tetapi karena memang KPM tidak semuanya memiliki akun, kemungkinan akan diantar melalui jasa PT Pos," tutup Muhadjir.
(ara/ara)
